Kebocoran Pajak Reklame di Bekasi Diduga Ulah Oknum

"Sudah rahasia umum. Perijinan pajak reklame itu sistemnya 'Spanyol'. Separuh Nyolong. Hasil nego dengan staf pemerintah sendiri," ujar Budianto, pengusaha advertising di Bekasi ketika ditemui, Selasa (24/6/2014).

Budianto menjelaskan alur pengurusan pajak reklame di Bekasi. Pertama, pihaknya akan mendatangi kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan instansi ini akan mengeluarkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPJU).

Menurut Budianto, di sinilah proses negosiasi dimulai. Oknum DPPJU akan menawarkan dua metode alur. Pertama, jalur resmi. Kedua, jalur negosiasi. Jika pengusaha yang ingin memasang reklame memilih jalur resmi, maka harus membayar berbagai dana seperti dana kajian dan pantauan. Pengusaha juga harus membayar dana negoisasi. Alur ini dinilai rumit dan juga mahal. Namun, melalui jalur ini akan keluar surat perijinan resmi.

Apabila pengusaha memilih jalur kedua yaitu jalur negosiasi, biaya yang dipilih akan lebih murah yaitu setengah harga resmi. Namun, tidak semua dana disetorkan pada pemerintah. Budianto mengatakan setengah dana akan disetor untuk pemerintah, sedangkan setengah lagi masuk dana pribadi. Inilah yang dimaksudkan dengan istilah "Separuh Nyolong".

"Biaya reklame sekelas billboard per tahun dengan jalur resmi sekitar Rp 300 juta. Kalau lewat jalur negoisasi, bisa setengahnya. Aman. Tapi tanpa surat," ujarnya.