Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

CEO Newmont Akan Temui Pemerintah

Kompas.com - 06/08/2014, 14:24 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengungkapkan, CEO Newmont dari Amerika Serikat akan datang menemui pemerintah terkait dengan gugatan yang dilakukan Newmont ke Badan Abitrase Dunia atas tuduhan pelarangan ekspor mineral mentah oleh pemerintah.

"Mengenai Newmont, saya sudah mendengar kabar bahwa CEO dari Amerika atau Kanada datang. Tapi saya mendukung adanya perundingan kembali antara Menko dan Newmont manakala mereka mencabut tuntutan atau gugatannya," ujar MS Hidayat di Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Saat ditanya wartawan apakah pertemuan tersebut akan membicarakan perundingan ekspor mineral mentah, Hidayat pun mengatakan tidak. Menurutnya, pemerintah sudah berkomitmen bahwa perundingan dengan Newmont akan dilakukan jika perusahaan tambang tersebut mencabut gugatannya.

"Belum (membicarakan perundingan). Saya diberitahu orang Newmont, bahwa hari ini CEO-nya datang. Saya katakan salah satu syarat berunding adalah dia cabut arbitrase," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, PT Newmont Nusa Tenggara siap berunding dengan pemerintah, tetapi enggan mencabut gugatan di arbitrase internasional.

"Saya terima surat dari Newmont, yang menyatakan mereka ingin berunding, tapi dengan tidak menyampingkan hak untuk memproses gugatan mereka di arbitrase. Kalau mau berunding, cabut dulu," katanya di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Chairul menegaskan, pemerintah tidak akan menanggapi surat dari Newmont, sebelum perusahaan mineral tambang tersebut benar-benar mencabut gugatan hukum yang sangat mengganggu kedaulatan Indonesia itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nilai Tukar Rupiah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Ini Penjelasan Bi

Nilai Tukar Rupiah Dekati Rp 16.300 per Dollar AS, Ini Penjelasan Bi

Whats New
'Startup' Chickin Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

"Startup" Chickin Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Dirut Pupuk Indonesia: Itu Pasti yang Terbaik

Whats New
4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

4 Tips Atur Keuangan untuk Beli Hewan Kurban

Spend Smart
Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Permintaan Naik, Industri Gas RI Diprediksi Bakal Makin Bergantung pada LNG

Whats New
Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Alih-alih Bangun LRT Bali Senilai Rp 14,19 Triliun, Pengamat Sarankan Ini untuk Atasi Kemacetan di Bali

Whats New
Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Rehabilitasi DAS Area Tambang: Tambah Luasan Hijau dan Ekonomi Sirkular Bernilai Miliaran

Whats New
Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Kisah Sukses Bisnis Elizabeth Bertahan Lebih dari 60 Tahun, Awalnya Bermodal Rp 10.000

Smartpreneur
Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Masih Belum Terima Gaji ke-13? Ini Data Teranyar Penyalurannya

Whats New
OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

OJK: Kredit Kendaraan Listrik Tembus Rp 4,39 Triliun per April 2024

Whats New
OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

OJK: Industri Fintech Lending Mulai Cetak Laba

Whats New
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan agar Klaim Asuransi Tak Ditolak

Spend Smart
OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin 'Fintech Lending'

OJK Belum Beri Sinyal Positif Soal Pencabutan Moratorium Izin "Fintech Lending"

Whats New
Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Whats New
Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Kunjungi China, Luhut Tawarkan Proyek Baterai hingga Durian

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com