Pemeriksaan Kinerja BPK Dinilai Belum Strategis

Dia menilai perlu dilakukan perbaikan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Pertama, pemeriksaan kinerja BPK hingga kini dirasakannya belum strategis dan sistematik.

"Sehingga belum dapat dipakai sebagai dasar kesimpulan penilaian kinerja entitas seperti presiden, menteri, kepala daerah, atau pejabat lainnya. Ke depan, perlu memacu pembuatan sistem indikator pemerintah dan pemeriksaan pengukuran kinerja yang optimal," kata Hernold saat dirinya menjalani fit and proper test calon Anggota BPK di Komisi XI DPR, Selasa (9/9/2014).

Di samping itu, Hernold juga menyoroti kurangnya konsistensi dan sinkronisasi temuan pemeriksaan BPK di pusat maupun daerah. Masalah yang sama dilaporkan dalam perspektif kesimpulan dan rekomendasi yang berbeda, termasuk substansi kerugian keuangan.

"Hal ini akan mempengaruhi treatment perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah," ujar Hernold.

Ia memandang pemeriksaan investigatif permintaan dari aparat penegak hukum khususnya di daerah kurang ditanggapi serius oleh BPK. Kecenderungannya adalah prosedural, birokratis yang memakan waktu lama.

"Ke depan, BPK harus proaktif dan optimalisasi koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mendukung percepatan penanganan tindak pidana korupsi, termasuk rekonstruksi mekanisme pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian negara," jelas Hernold.