Kompas.com - 19/12/2014, 08:40 WIB
Ilustrasi
KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Bank Indonesia mengenai aturan lindung nilai valuta asing untuk korporasi nonbank diperbaiki dengan memasukkan definisi penerimaan ekspor sebagai aset valuta asing. Perbaikan ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah di pasar valuta asing.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menjelaskan, ketentuan lindung nilai terkait dengan selisih antara kewajiban atau utang valuta asing (valas) dan aset valas. ”Awalnya, dengan tidak dimasukkannya penerimaan ekspor sebagai aset valas, perusahaan yang melakukan ekspor termasuk yang harus melakukan lindung nilai jika memiliki selisih dengan utang luar negeri. Padahal, eksportir sudah termasuk melakukan natural hedging karena memiliki penerimaan dalam valas,” kata Mirza, Kamis (18/12/2014).

Oktober lalu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 16/20/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. Peraturan itu mencakup tiga hal, yakni rasio lindung nilai, rasio likuiditas, dan peringkat utang.

Implementasi ketentuan itu dilakukan bertahap. Pada 1 Januari-31 Desember 2015, rasio lindung nilai ditetapkan sebesar 20 persen dari selisih negatif kewajiban valas dengan aset valas yang jatuh tempo dalam waktu enam bulan. Rasio ditambah 20 persen lagi sehingga menjadi 40 persen dari selisih negatif kewajiban dan aset valas pada tiga bulan sebelum jatuh tempo.

Rasio lindung nilai ditingkatkan menjadi masing-masing 25 persen mulai 2016 sehingga tiga bulan sebelum jatuh tempo, rasio lindung nilai menjadi 50 persen dari selisih negatif kewajiban valuta asing dan aset valas.

Tanpa ada klausul mengenai penerimaan hasil ekspor sebagai aset valas, eksportir bisa saja mengalami selisih negatif sehingga terkena kewajiban lindung nilai. Secara sederhana, lindung nilai dilakukan melalui kontrak pembelian valas dengan harga tertentu untuk waktu tertentu.

Permintaan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kontrak pembelian ini tidak terpengaruh oleh pergerakan nilai tukar di pasar valas. Walaupun demikian, permintaan valas akan tetap meningkat jika rasio lindung nilai tidak disesuaikan. Utang luar negeri swasta pada Oktober 2014 mencapai 161,291 miliar dollar AS, tumbuh 15,1 persen selama setahun. Utang swasta sudah mencapai 54,8 persen dari total utang luar negeri Indonesia.

Aturan itu akan melindungi korporasi dari risiko nilai tukar, terutama ketika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Setelah melemah karena sentimen pasar global, rupiah kembali menguat dalam dua hari terakhir. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Kamis menguat ke Rp 12.586 per dollar AS setelah melemah hingga Rp 12.900 per dollar AS pada Selasa.

Disambut

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton J Supit menyambut baik revisi peraturan Bank Indonesia mengenai ketentuan lindung nilai itu. ”Penerimaan ekspor itu memang sebaiknya diakui sebagai aset valas milik eksportir. Jika suatu saat eksportir membutuhkan valas, dia tidak perlu mencari ke pasar valas sehingga mengurangi permintaan,” kata Anton.

Namun, Anton mengingatkan, masih banyak eksportir yang menyimpan valas dari penerimaan ekspor di luar negeri. Mereka justru membeli valas di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sehingga permintaan valas meningkat. (AHA)

Baca tentang


25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X