Inilah Tantangan Swasembada Garam RI

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Riyanto Basuki mengakui banyak kendala untuk meningkatkan baik produksi maupun kualitas. Meski begitu, dia juga bilang apapun yang sudah dikatakan Menteri Susi, jajaran KKP akan berusaha untuk memenuhinya.

“Pertama, kendalanya dalam meningkatkan kualitas, kalau kita lihat secara struktur lahan garam di Indonesia itu terfragmentasi,” kata Riyanto, dalam paparannya, Rabu (7/1/2015).

Jika diambil rata-rata, kepemilikan lahan garam rakyat saat ini seluas 0,27 hektar per orang. Riyanto menuturkan, luas lahan garam per orang itu belum masuk dalam kategori efisien dalam proses kegiatan garam secara mandiri.

Riyanto mengatakan, diperlukan penyatuan lahan atau korporatisasi minimal lima hektar untuk menuku proses kegiatan usaha garam yang efisien. Hanya saja, cara ini juga biasanya terkendala kepemilikan. “Proses korporatisasi atau apa istilahnya, silakan terjemahkan, tapi ini cukup penting dalam rangka efisiensi dalam menghasilkan garam,” ujar Riyanto.

Kendala kedua, lanjut dia menyangkut produktivitas. Saat ini produktivitas garam rakyat sekitar 80-90 ton per hektar per musim. Lahan garam rakyat yang terbatas menjadi tantangan peningkatan produktivitas. Ketiga, Riyanto menambahkan, proses geomembranisasi belum massif.