BKF Yakin Dampak Pajak Jalan Tol terhadap Inflasi Kecil

Kompas.com - 09/03/2015, 20:25 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) jalan tol terhadap daya beli masyarakat tidak signifikan. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menyebut, penerapan pajak jalan tol tak akan membuat inflasi membengkak. "Kalau inflasinya (pajak 10 persen), itu kecil. Tapi masih tetap kita kaji," kata dia, Senin (9/3/2015).

Menurut Suahasil, kepastian kapan pajak jalan tol diterapkan akan mempertimbangkan kondisi atau pola konsumsi masyarakat. Pemerintah akan mengkaji waktu yang tepat, pada saat pengeluaran rumah tangga tidak tinggi, seperti pada masa liburan, atau Ramadhan. "Kita lihat profil inflasinya pada bulan April dan Mei ini. Cocok tidak untuk pengenaan pajak jalan tol. Kita sedang kaji itu," ucap Suahasil.

Secara terpisah, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo mengatakan, signifikan tidaknya pajak jalan tol terhadap inflasi tergantung pada banyak faktor, seperti cuaca, momentum liburan, dan kondisi eksternal. "Selain faktor musim, seperti puasa atau Lebaran, sekolah, liburan, dan cuaca, belum terlihat dampak lain (yang mengerek inflasi April), kecuali jika dunia tiba-tiba aman dan berakibat harga bahan bakar minyak naik tajam," jelas Sasmito kepada Kompas.com.

Kendati begitu, dia mengakui bahwa April adalah masa inflasi rendah. "Memang agar dampak suatu kenaikan tidak tajam (terhadap inflasi), sebaiknya dilakukan di musim inflasi rendah," kata dia.

BPS melaporkan indeks harga konsumen April 2014 mencatat deflasi 0,02 persen, lebih rendah dibanding April 2013 yang mencatat deflasi 0,10 persen. Sementara itu, pada April 2012, BPS menatat inflasi 0,21 persen, didorong kenaikan berbagai komoditas pada saat itu, di antaranya bawang putih, bawang merah, cabai rawit, gula pasir, serta rokok kretek filter.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPO NETV, Karyawan Dapat 2,91 Persen Saham, Apa Manfaatnya?

IPO NETV, Karyawan Dapat 2,91 Persen Saham, Apa Manfaatnya?

Whats New
Anggarkan Capex Rp 247 Miliar, DRMA Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2022

Anggarkan Capex Rp 247 Miliar, DRMA Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2022

Rilis
Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Whats New
Bawang Putih dan Cabai Rawit Merah Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Bawang Putih dan Cabai Rawit Merah Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Whats New
Smelter Timbal ZINC Mulai Uji Coba Produksi

Smelter Timbal ZINC Mulai Uji Coba Produksi

Rilis
NETV Resmi Melantai di BEI, Bakal Kembangkan Pemanfaatan Metaverse

NETV Resmi Melantai di BEI, Bakal Kembangkan Pemanfaatan Metaverse

Whats New
Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Whats New
Laba Bersih BNI 2021 Naik 3 Kali Lipat Jadi Rp 10,89 Triliun

Laba Bersih BNI 2021 Naik 3 Kali Lipat Jadi Rp 10,89 Triliun

Whats New
Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

Whats New
Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang

Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang

Whats New
Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Whats New
Intip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta

Intip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta

Whats New
Sudah 7.416 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pelaporan Harta Tembus  Rp 6,03 Triliun

Sudah 7.416 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pelaporan Harta Tembus Rp 6,03 Triliun

Whats New
Sinar Mas Mining Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Sinar Mas Mining Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Sebelum Tukar Dollar AS, Cek Kurs Rupiah di BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri

Sebelum Tukar Dollar AS, Cek Kurs Rupiah di BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.