Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi-Relawan Masuk BUMN, "Tak Ada Makan Siang Gratis"

Kompas.com - 23/03/2015, 08:38 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, dimasukannya orang-orang partai politik (parpol), tim sukses, sampai relawan kampanye ke dalam beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bukti "tak ada makan siang gratis" dalam politik.

"Ketika semua pintu yang menjadi kunci masuknya adalah tetap partai politik ya ini bagaimana menjaga indepedensi (orang-orang itu), ini bukan orang per orang (saja) ya tapi gerbongnya (BUMN) dengan bingkai tim sukses, atau tim pendukung, atau tim asistensi atau konsultan atau apapun... ya semuanya itu kan (artinya) tidak ada makan siang gratis itu kan," ujar Enny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/3/2015).

Menurut Enny, masuknya orang-orang partai ke BUMN dipercaya akan membuat kinerja perseroan tak maksimal. Pasalnya, kata dia, di level pimpinan BUMN akan terjadi conflict of interest meski keputusan komisaris atau direksi diputuskan secara kolektif.

Enny juga menilai conflicts of interest bisa saja terjadi terhadap para relawan yang notabene memiliki latarbelakang profesional. Hal itu lantaran pintu masuk para relawan ke BUMN melalui partai politik.

"Komisaris resmi kan mempunyai power untuk bagaimana mengontrol atau mengawasi kinerja dari direksinya. Kalau semua ini hanya formalitas dan hanya workshop untuk kepentingan-kepentingan tertentu dari si pemesan maka objektifnya (komisaris) dan fungsi keberadaan mereka enggak akan optimal," kata Enny.

Lebih lanjut kata Enny, apabila konflik of interest itu benar-benar terjadi, maka BUMN tak akan bisa berkembang. Padahal kata dia, di tengah situasi ekonomi saat ini, menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peran BUMN harus diperbesar untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia.

"(BUMN) Kita nggak boleh jago kandang apalagi kita akan harapannya bumn sebagai bemper untuk keperluan strategis kita," ucap dia.

Meski melancarkan kritik, Enny tetap menyakini masih ada orang-orang yang profesional yang duduk di BUMN. Dia berharap, orang-orang itu tetap menjaga independensinya dan tak berafiliasi kepada kepentingan politik.

Sebagaimana diberitakan sejumlah kader partai politik duduk di kursi Dewan Komisaris beberapa bank BUMN. Salah satunya adalah Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menjadi Komisaris Independen di Bank Mandiri. Cahaya tercatat menjadi caleg pada pemilu 2009 dari PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah.

Selain itu, politikus Pataniari Siahaan yang juga menjadi komisaris di BNI. Pataniari tercatat menjadi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 1999-2004 dan 2004-2009. Ia sempat kembali menjadi caleg di Pileg 2014 namun gagal terpilih.

baca juga: Ada Orang Parpol, BUMN Bisa Jadi "Sapi Perah"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Laba Bersih JTPE Tumbuh 11 Persen pada Kuartal I 2024, Ditopang Pesanan E-KTP

Whats New
Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menperin Sebut Upaya Efisiensi Bisnis

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Menperin Sebut Upaya Efisiensi Bisnis

Whats New
Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Berlaku Mei 2024

Jadwal LRT Jabodebek Terbaru Berlaku Mei 2024

Whats New
Emiten Hotel Rest Area KDTN Bakal Tebar Dividen Rp 1,34 Miliar

Emiten Hotel Rest Area KDTN Bakal Tebar Dividen Rp 1,34 Miliar

Whats New
Keuangan BUMN Farmasi Indofarma Bermasalah, BEI Lakukan Monitoring

Keuangan BUMN Farmasi Indofarma Bermasalah, BEI Lakukan Monitoring

Whats New
Bea Cukai Lelang 30 Royal Enfield, Harga Mulai Rp 39,5 Juta

Bea Cukai Lelang 30 Royal Enfield, Harga Mulai Rp 39,5 Juta

Whats New
Bisnis Alas Kaki Melemah di Awal 2024, Asosiasi Ungkap Penyebabnya

Bisnis Alas Kaki Melemah di Awal 2024, Asosiasi Ungkap Penyebabnya

Whats New
Penuhi Kebutuhan Listrik EBT Masa Depan, PLN Bidik Energi Nuklir hingga Amonia

Penuhi Kebutuhan Listrik EBT Masa Depan, PLN Bidik Energi Nuklir hingga Amonia

Whats New
LPPI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

LPPI Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Jadi 'Menkeu' Keluarga, Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan

Jadi "Menkeu" Keluarga, Perempuan Harus Pintar Atur Keuangan

Spend Smart
Emiten Perdagangan Aspal SOLA Bakal IPO dengan Harga Perdana Rp 110 Per Saham

Emiten Perdagangan Aspal SOLA Bakal IPO dengan Harga Perdana Rp 110 Per Saham

Whats New
Data Terbaru, Utang Pemerintah Turun Jadi Rp 8.262,10 Triliun

Data Terbaru, Utang Pemerintah Turun Jadi Rp 8.262,10 Triliun

Whats New
Bank Mandiri Genjot Transaksi 'Cross Border' Lewat Aplikasi Livin’

Bank Mandiri Genjot Transaksi "Cross Border" Lewat Aplikasi Livin’

Whats New
Kuartal I Ditopang Pemilu dan Ramadhan, Bagaimana Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ke Depan?

Kuartal I Ditopang Pemilu dan Ramadhan, Bagaimana Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia ke Depan?

Whats New
Berikut Daftar Tiga Pabrik di Indonesia yang Tutup hingga April 2024

Berikut Daftar Tiga Pabrik di Indonesia yang Tutup hingga April 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com