Anak Buah Susi: Menghadapi Maling, Ilmunya Harus Banyak...

Kompas.com - 04/06/2015, 17:17 WIB
Monitor satelit Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan ada 3 kapal yang berada di Tiongkok dan 1 kapal di Taiwan, Jumat (30/1/2015) KOMPAS.com/ Yoga SukmanaMonitor satelit Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan ada 3 kapal yang berada di Tiongkok dan 1 kapal di Taiwan, Jumat (30/1/2015)
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersiap melonggarkan aturan alih muatan tengah laut (transshipment) bagi pengusaha perikanan tangkap nasional. Kebijakan pelarangan transshipment yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertujuan untuk mencegah aksi penangkapan ikan ilegal.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Narmoko Prasmadji mengatakan, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus kepada pengusaha perikanan nasional, untuk bisa kembali melakukan transshipment namun dengan berbagai persyaratan.

Narmoko mengatakan, supporting fishing vessel (kapal angkut) ini pada prinsipnya adalah alat bantu bagi pengusaha nasional untuk lebih cepat mendaratkan ikan supaya mutunya tidak berkurang. Namun tentunya, sebagai antisipasi penangkapan ikan ilegal, kapal angkut bisa dioperasikan dengan persyaratan.

“Tentu syarat utama ada observer, di daratnya ada enumerator. Syarat kedua, kapal tidak boleh dibuat di luar negeri, harus bikinan dalam negeri. Ketiga, harus mendaratkan semua ikan di pelabuhan yang sudah kita sepakati bersama,” jelas Narmoko, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Dia mengatakan, nantinya kapal angkut yang beroperasi tersebut akan dimonitor 24 jam penuh selama 7 hari. Untuk monitoring, Vessel Monitoring System (VMS) wajib terpasang di kapal angkut. Namun, tidak menutup kemungkinan KKP akan mewajibkan dipasangnya CCTV, mengingat VMS tidak bisa merekam-kirim suara dan gambar.

“Yang penting, ini bisa kita monitor secara visual, karena menghadapi maling ini ilmunya harus banyak dan biayanya juga mahal. Kalau perlu pada saat landing bisa dilihat observer dan enumeratornya benar ada di pelabuhan,” aku Narmoko.

Terkait observer, Narmoko mengatakan saat ini KKP baru memiliki 403 observer, atau baru separuh dari kebutuhan observer nasional yang mencapai 800 orang.

Narmoko mengatakan, pada tahun anggaran ini ditambah dengan bantuan dari Jepang dan Prancis, pemerintah menargetkan penambahan jumlah observer mendekati ideal.

Narmoko berharap, mekanisme pengawasan untuk kapal angkut ini bisa berjalan secepatnya apabila Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan lampu hijau pelonggaran transshipment untuk pengusaha perikanan tangkap nasional.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X