Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak Buah Susi: Menghadapi Maling, Ilmunya Harus Banyak...

Kompas.com - 04/06/2015, 17:17 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersiap melonggarkan aturan alih muatan tengah laut (transshipment) bagi pengusaha perikanan tangkap nasional. Kebijakan pelarangan transshipment yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertujuan untuk mencegah aksi penangkapan ikan ilegal.

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Narmoko Prasmadji mengatakan, pemerintah akan memberikan perlakuan khusus kepada pengusaha perikanan nasional, untuk bisa kembali melakukan transshipment namun dengan berbagai persyaratan.

Narmoko mengatakan, supporting fishing vessel (kapal angkut) ini pada prinsipnya adalah alat bantu bagi pengusaha nasional untuk lebih cepat mendaratkan ikan supaya mutunya tidak berkurang. Namun tentunya, sebagai antisipasi penangkapan ikan ilegal, kapal angkut bisa dioperasikan dengan persyaratan.

“Tentu syarat utama ada observer, di daratnya ada enumerator. Syarat kedua, kapal tidak boleh dibuat di luar negeri, harus bikinan dalam negeri. Ketiga, harus mendaratkan semua ikan di pelabuhan yang sudah kita sepakati bersama,” jelas Narmoko, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Dia mengatakan, nantinya kapal angkut yang beroperasi tersebut akan dimonitor 24 jam penuh selama 7 hari. Untuk monitoring, Vessel Monitoring System (VMS) wajib terpasang di kapal angkut. Namun, tidak menutup kemungkinan KKP akan mewajibkan dipasangnya CCTV, mengingat VMS tidak bisa merekam-kirim suara dan gambar.

“Yang penting, ini bisa kita monitor secara visual, karena menghadapi maling ini ilmunya harus banyak dan biayanya juga mahal. Kalau perlu pada saat landing bisa dilihat observer dan enumeratornya benar ada di pelabuhan,” aku Narmoko.

Terkait observer, Narmoko mengatakan saat ini KKP baru memiliki 403 observer, atau baru separuh dari kebutuhan observer nasional yang mencapai 800 orang.

Narmoko mengatakan, pada tahun anggaran ini ditambah dengan bantuan dari Jepang dan Prancis, pemerintah menargetkan penambahan jumlah observer mendekati ideal.

Narmoko berharap, mekanisme pengawasan untuk kapal angkut ini bisa berjalan secepatnya apabila Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan lampu hijau pelonggaran transshipment untuk pengusaha perikanan tangkap nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPDLH dan UNDP Luncurkan 'Catalytic Fund', Apa Itu?

BPDLH dan UNDP Luncurkan "Catalytic Fund", Apa Itu?

Whats New
Di Hadapan Pengusaha, Ganjar Pranowo Beberkan 3 Cara Tarik Modal Asing Masuk ke Indonesia

Di Hadapan Pengusaha, Ganjar Pranowo Beberkan 3 Cara Tarik Modal Asing Masuk ke Indonesia

Whats New
DAMRI Buka Rute Yogyakarta-Jakarta-Tangerang PP, Ini Tarifnya

DAMRI Buka Rute Yogyakarta-Jakarta-Tangerang PP, Ini Tarifnya

Spend Smart
E-Commerce RI Sedang Landai, Sinergi TikTok dan Tokopedia Bakal Jadi Angin Segar?

E-Commerce RI Sedang Landai, Sinergi TikTok dan Tokopedia Bakal Jadi Angin Segar?

Whats New
Wamenkeu: Sektor Keuangan Berperan Besar Mendukung Penurunan Emisi

Wamenkeu: Sektor Keuangan Berperan Besar Mendukung Penurunan Emisi

Whats New
IHSG Ditutup Turun Hampir 1 Persen, GOTO, PTRO, dan BREN Jadi Biang Kerok

IHSG Ditutup Turun Hampir 1 Persen, GOTO, PTRO, dan BREN Jadi Biang Kerok

Whats New
Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Percepat Penanaman Padi di Kabupaten Bogor

Jaga Ketahanan Pangan, Kementan Percepat Penanaman Padi di Kabupaten Bogor

Whats New
Jadwal MRT dan LRT Jakarta Saat Malam Tahun Baru 2024

Jadwal MRT dan LRT Jakarta Saat Malam Tahun Baru 2024

Whats New
TikTok Shop Buka Lagi, Mendag: Toko Harus di Luar Aplikasi TikTok

TikTok Shop Buka Lagi, Mendag: Toko Harus di Luar Aplikasi TikTok

Whats New
Pergerakan Masyarakat di Jabodetabek Selama Nataru Diprediksi Hampir 15 Juta Orang

Pergerakan Masyarakat di Jabodetabek Selama Nataru Diprediksi Hampir 15 Juta Orang

Whats New
Badan Supervisi Mau Dibawa ke Mana?

Badan Supervisi Mau Dibawa ke Mana?

Whats New
Ingat, Diskon Tiket Kereta Promo 12.12 Bisa Dibeli Mulai Besok

Ingat, Diskon Tiket Kereta Promo 12.12 Bisa Dibeli Mulai Besok

Whats New
Kata Menhub soal Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

Kata Menhub soal Penambahan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Kopo

Whats New
Ganjar Sebut IKN Tak Harus Andalkan Investor, Pengamat: Kalau Saling Menunggu, Ya Tidak Jadi Dibangun...

Ganjar Sebut IKN Tak Harus Andalkan Investor, Pengamat: Kalau Saling Menunggu, Ya Tidak Jadi Dibangun...

Whats New
Di Hadapan Pengusaha, Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Mematikan Swasta...

Di Hadapan Pengusaha, Anies Baswedan: BUMN Tidak Boleh Mematikan Swasta...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com