Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Nilai Swasembada Sapi Harus Mulai dari Sekarang

Kompas.com - 16/09/2015, 18:55 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui tidak mudah bagi pemerintah mencapai target swasembada daging sapi dalam lima tahun. Kendati demikian, upaya pencapaian target swasembada daging sapi tersebut harus dimulai dari sekarang.

"Saya kira kalau kita mulai lima tahun yang lalu, sekarang sudah swasembada. Jadi berapa pun itu harus mulai dari sekarang," kata Kalla di Kantor Kementerian Pertaniana Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Diakui Kalla, meningkatkan produktivitas daging sapi bukan perkara mudah mengingat daging sapi merupakan produk peternakan, bukan industri. Diperlukan waktu bagi pemerintah untuk mencapai swasembada daging sapi. Untuk mencapai target tersebut, Kalla menekankan perlunya memperbanyak bibit sapi. Sejauh ini, pemerintah masih memerlukan impor bibit sapi untuk disebarkan ke daerah-daerah.

"Dibibitkan ke daerah-daerah yang banyak tebu, sawit, nenas supaya itu kemudian dapat lebih cepat dan lebih murah. Nanti kita kerahkan kredit-kredit KUR (kredit usaha rakyat dan sebagainya," ujar Kalla.

Meskipun begitu, Kalla mengakui untuk saat ini pemerintah masih tergantung pada impor daging sapi. Namun, pemerintah akan terus mengurangi impor guna mencapai target swasembada daging sapi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebelumnya mengingatkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak mengulangi kesalahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam mematok target swasembada daging. Menurut Ketua KPPU Syarkawi Rauf, target swasembada daging dalam lima tahun tidak realistis.

Swasembada daging paling tidak bisa dicapai dalam waktu 10 tahun atau dalam dua periode pemerintahan. Menurut dia, jika pemerintahan SBY ketika itu ingin mencapai swasembada daging sapi pada 2015, maka pemerintah harus mengurangi impor daging hingga 50 persen dalam lima tahun pemerintah.

Setiap tahunnya, pemerintah sedianya mengurangi 10 persen impor daging. Namun, impor daging terus dilakukan tanpa adanya pengurangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

SeaBank Indonesia Bukukan Laba Rp 52 Miliar di Kuartal I-2024

Whats New
Bakal 'Buyback' Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Bakal "Buyback" Saham, Bos ADRO: Sebanyak-banyaknya Rp 4 Triliun

Whats New
Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Luhut Dorong Maskapai Penerbangan Asing Beroperasi di Indonesia

Whats New
Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Kementerian ESDM: 331 Perusahaan Industri Menghemat Energi pada 2023

Whats New
Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Home Credit Catat Volume Pembiayaan Rp 2,59 Triliun Sepanjang Kuartal I 2024

Whats New
Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Membangun Bisnis Kuliner bersama Boga Hiji

Whats New
Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Di Tengah Penurunan Penjualan Unit Baru, Tren Kredit Kendaraan Tetap Tumbuh

Whats New
RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

RUPST, Emiten Boy Thohir ADRO Angkat Direktur Baru

Whats New
Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Ketegangan Geopolitik Timur Tengah Dinilai Bikin Saham-saham Berfundamental Bagus Terdiskon

Whats New
Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Sri Mulyani Sebut Sedang Siapkan Anggaran Pemerintah Prabowo-Gibran

Whats New
Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Nilai Ekspor Indonesia Naik Jadi 19,62 Miliar pada April 2024

Whats New
Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Adaro Energy Bakal Tebar Dividen Final Rp 6,4 Triliun Tahun Ini

Whats New
Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Masuknya Starlink Dikhawatirkan Ancam Bisnis Operator Lokal, Luhut: Semua Harus Berkompetisi

Whats New
OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

OJK Bakal Bikin Ketentuan Tarif Premi Asuransi Kendaraan Listrik

Whats New
Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Eks Pejabatnya Ditahan KPK Kasus Pengadaan Lahan, PTPN Sebut Dukung Proses Hukum

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com