Membangun Desa Tertinggal Butuh Peran TNI

Kompas.com - 20/11/2015, 17:08 WIB
Warga mengikuti defile pasukan dengan menaiki tank saat peringatan HUT ke-67 Tentara Nasional Indonesia di lapangan Jenderal Soedirman, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/10/2012).  KOMPAS/RADITYA MAHENDRA YASAWarga mengikuti defile pasukan dengan menaiki tank saat peringatan HUT ke-67 Tentara Nasional Indonesia di lapangan Jenderal Soedirman, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/10/2012).
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com - Pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan desa-desa akan berjalan maksimal jika semua elemen masyarakat ikut mendukung. Termasuk, dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan dukungan TNI sangat strategis dalam membangun desa, khususnya di desa tertinggal dan desa perbatasan agar terjadi pemerataan pembangunan secara nasional. “TNI yang memiliki tugas pokok bidang pertahanan Negara, tentu perlu memulai tugas ini dengan penguatan dalam bentuk lain, seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan, dan politik yang memadai,” ujar Marwan, dalam acara Apel Danrem Dandim Terpusat Tahun Angkatan 2015, di gedung AKMIL Magelang Jawa Tengah, Rabu (18/11/2015).

Marwan mengingatkan, tugas TNI dapat dibagi menjadi dua, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Ada juga tugas kedua yang dilaksanakan saat tidak melakukan perang. Tugas ini tidak kalah mulia dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Tugas itu salah satunya adalah peran TNI dalam mendukung ketahanan pangan yang sangat dibutuhkan.

Pelaksanaan tugas ini dapat dilihat, misalnya keterlibatan TNI dalam membantu ketahanan pangan di wilayah Papua,  keterlibatan TNI dalam memacu peningkatan produksi beras, jagung, dan kedelai di wilayah Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi  peran TNI dalam membantu  menjaga ketahanan pangan di Indonesia. “Pembangunan desa akan berjalan lebih efektif dan cepat bila ada dukungan dari semua elemen, termasuk TNI. Ini tugas mulia demi kemajuan bangsa,” kata Marwan.

Dijelaskan Marwan, sejauh ini sudah ada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan salah satu program kerja sama antara TNI AD dengan seluruh komponen instansi pemerintah daerah guna membangun secara fisik maupun nonfisik. Program ini bertujuan untuk memenuhi fasilitas- fasilitas umum yang ada di daerah guna kepentingan masyarakat luas. “Salah satu contoh program TMMD, adalah di Desa Bakung-Bojonegoro. TNI bersama masyarakat desa melakukan pembenahan paving jalan, renovasi rumah, mushola dan jembatan serta normalisasi saluran irigasi. Selain itu program TMMD juga melakukan penyuluhan di Balai Desa untuk pemanfaatan 50 bibit tanaman yang menjadi program kebun sehat bergizi posyandu desa Bakung,” ujar Marwan.

Pemerataan

Peran TNI dalam membangun desa juga sangat terkait dengan pemerataan pembangunan nasional. Marwan membeberkan data bahwa selama ini terjadi kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini bisa dilihat dari nilai pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto).

Selama 30 tahun, pembangunan masih terpusat di wilayah Jawa dan Sumatra. Sejak 1983 -2013, PDB wilayah Timur Indonesia tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan.  Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2013 wilayah Maluku dan Papua hanya 2,2  persem, Bali dan Nusa Tenggara 2,5 persen, Sulawesi 4,8 persen, dan Kalimantan 8,7 persen. Produk Domestik Bruto tertinggi adalah Sumatra 23,4 persen dan Jawa 58,0 persen. Selain itu, berdasarkan RPJMN 2015-2019 terdapat 122 kabupaten tertinggal.

Di antara jumlah itu, kemudian, ada 103 kabupaten (84,43 persen) berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan 19 kabupaten (15,57 persen) berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Selain itu jumlah desa tertinggal  Indonesia juga relatif tinggi. Sebanyak 20.176 desa dari total 74.093 desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Sebagian besar desa tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Papua adalah salah satu wilayah di KTI yang memiliki jumlah desa tertinggal paling tinggi yaitu Sebanyak 6.071 desa dari total 6.746 desa (91 persen) .

Pada bagian akhir, Marwan berharap TNI terutama para danrem (komandan komando resor militer) dan dandim (komandan distrik militer) yang menjadi ujung tombak bertugas di daerah perbatasan negara perlu lebih berperan aktif mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ini antara lain karena dalam aspek penyiapan wilayah sebagai kantong pertahanan yang efektif yang menjadi tugas pokok TNI tentu saja perlu dimulai dari perkuatan bentuk lain seperti daya tahan ekonomi, budaya, kesehatan dan politik yang memadai. “Terobosan dan strategi dalam pembangunan daerah perbatasan tersebut diharapkan pada akhirnya akan mewujudkan Daerah Perbatasan sebagai Kawasan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaya saing, berdaulat dan aman,” pungkas Marwan.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X