DPR: Kalau Lapindo Punya Uang buat "Ngebor", Lebih Baik untuk Bayar Utang ke Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk tidak lagi memberikan izin pengeboran kepada PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Senin (25/1/2016). Pernyataan keras terkait kegiatan pengeboran Lapindo antara lain disampaikan oleh Joko Purwanto (anggota Fraksi PPP), Harry Purnomo (Fraksi Gerindra), Syaikhul Islam (Fraksi PKB), Kurtubi (Fraksi Nasdem), dan Mulyadi (Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat).

Joko Purwanto meminta pemerintah untuk menghentikan proses pengeboran Lapindo di Sidoarjo. Sebab, patahan yang ada di lokasi tersebut saat ini tidak bisa diprediksi. Bahkan, banyak sumur masyarakat yang juga menjadi tempat semburan lumpur.

"Kalau (Lapindo) punya uang buat ngebor, mending uangnya untuk bayar utang saja ke masyarakat," kata Joko.

Syaikhul yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur menekankan, masyarakat di Sidoarjo tidak mau lagi kejadian pada tahun 2006 terulang.

"Sekarang dia (Lapindo) mau ngebor lagi? Kita realistis saja. Dulu dia bertanggung jawab, enggak? Saya ingin kita menghentikan ini, atas nama kemanusiaan," imbuh Syaikhul.

Harry menilai, jika memang ingin melindungi masyarakat dari kejadian yang berpotensi bahaya, pemerintah sebaiknya membatalkan kontrak dengan Lapindo.

"Kita harus berani bersikap. Memang berisiko. Jangan nanti Menteri ESDM hanya dipusingkan urusan Lapindo," kata Harry.

Menurut Kurtubi, risiko jika pengeboran dilakukan kembali di area itu sangatlah besar. Dia juga mengingatkan pemerintah agar tidak membuang-buang energi untuk membahas persoalan Lapindo ini.

"Kebetulan dulu saya dari Komisi V yang menangani Lapindo. Banyak sekali yang belum diselesaikan. Menurut hemat kami, sangat tidak logis jika pengeboran dilakukan lagi di sana," tambah Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi.

Menanggapi masukan dari parlemen, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar focus group discussion untuk mendapatkan masukan dari para ahli.

"Dalam waktu dekat, pembahasan teknis akan dilakukan pada level Dirjen Migas, menghadirkan SKK Migas, Komite Eksplorasi Nasional, asosiasi ahli, serta otoritas pemda," kata Sudirman.