Kadin: Pemerintah Harus Dorong Daya Beli

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada bulan Januari 2016 mencapai 0,51 persen. Inflasi ini lebih tinggi dibandingkan Januari 2015 yang mencatatkan deflasi sebesar 0,24 persen.

Dunia usaha menilai perkembangan inflasi selama setahun ini tidak menentu. Kendati demikian, dunia usaha menilai, kondisi ini masih mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Syaratnya, pemerintah harus mendorong daya beli masyarakat agar Indonesia tetap menarik bagi para investor.

"Kita masih belum temukan pengganti dari boom komoditas kita. Kita belum temukan alternatifnya apa. Kita sekarang masih mengandalkan government spending dan domestic consumption. Diharapkan, dengan investasi, pertumbuhan kita yang lima komaan itu bisa tercapai," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani di Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Menurut Rosan, daya beli masyarakat yang terjaga mampu membuat iklim investasi dalam negeri menjadi kondusif. Oleh sebab itu, kata dia, paket-paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah harus memiliki kerangka dan arah komprehensif terhadap dorongan investasi.

"Sebaiknya kebijakan-kebijakan itu juga mempunyai kerangka atau arah, mau dibawa ke mana kebijakan kita ini," ungkap Rosan.

Terkait suku bunga pinjaman, Rosan berharap, suku bunga bank tidak terlampau tinggi sehingga tidak membebani pelaku usaha.