Masyarakat Bali Kecewa, Pemerintah Jokowi Masih Bergeming soal Reklamasi Teluk Benoa

“Tiga tahun rakyat ini berjuang. Rakyat tidak mendapatkan informasi yang jelas, tidak ada proses transparansi dan partisipasi yang baik, sampai kemudian hari ini rakyat Bali sadar dan kemudian seluruh masyarakat pesisir menolak reklamasi Teluk Benoa. Sepertinya pemerintah hingga hari ini tetap bergeming,” kata Koordinator ForBali Wayan ‘Gendo’ Suardana, ketika audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Jakarta, Senin (29/2/2016).

Dalam kesempatan tersebut Gendo menjelaskan lagi kronologis dari penolakan masyarakat Bali terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.

Pada tahun 2012 Gubernur Bali saat itu yakni Made Mangku Pastika mengeluarkan SK reklamasi secara diam-diam.

Diterbitkannya SK tersebut baru diketahui oleh publik melalui media, pada Juli 2013.

“Ketika diprotes, Gubernur bukannya berhenti tapi mencabut SK pertama dan mengeluarkan SK berikutnya yang isinya kemudian mundur satu langkah mejadi studi kelayakan. Proses ini pun kemudian diprotes masyarakat. Lagi-lagi, Gubernur tidak berhenti sampai di situ,” ungkap Gendo.

Gubenur Bali, sebut Gendo, meminta waktu sampai Universitas Udayana menyampaikan hasil studi kelayakan.

Dia juga menjanjikan apabila hasil studi kelayakan menunjukkan tidak layak dilakukan reklamasi di Teluk Benoa, maka rencana reklamasi akan dihentikan.

Kemudian, pada September 2013 Universitas Udayana pun memaparkan hasil studi kelayakan yang isinya memang reklamasi tidak layak dilakukan.

Gendo menyesalkan, janji Gubernur Bali tidak ditepati.

“Kemudian investor malah meminta lima kampus besar, profesor dari kampus besar untuk membuat kajian atas hasil studi Universitas Udayana, yaitu ITB, IPB, UGM, ITS, dan Unhas. Dan hasilnya, sesuai prediksi kami, berkebalikan dari Universitas Udayana,” terang Gendo.
Diloloskan pemerintahan SBY

Gendo lebih lanjut menerangkan, hasil kajian dari lima universitas itulah yang menjadi dasar investor dan Gubernur Bali untuk terus berupaya mereklamasi Teluk Benoa.

Pada 30 Desember 2013, Gubernur Bali meminta kepada pemerintah pusat agar mengubah tata ruang Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yang diatur dalam Perpres 45 tahun 2011.

“Khususnya kawasan Teluk Benoa yang tadinya statusnya kawasan konservasi menjadi pemanfaatan. Permintaan itu sudah jelas sekali berupaya mencoret status konservasi Teluk Benoa, agar bisa direklamasi,” imbuh Gendo.

“Pada 2014 permintaan Gubernur diamini oleh Pak Presiden SBY. Akhinya pada 30 Mei 2014, terbitlah Perpres 51 tahun 2014, sebagai perubahan rencana tata ruang Sarbagita,” kata dia lagi. (Lihat : Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 tahun 2014)

Saat ini Gendo menegaskan, masyarakat 23 desa di pesisir Teluk Benoa mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk segera mencabut Perpres 51 tahun 2014 tersebut.
(Baca: Susi: Kondisi Hutan Bakau di Teluk Benoa Menyedihkan Sekali)

Sebabnya, beleid itu jelas-jelas mengakomodasi kepentingan investor Teluk Benoa.

Salah satu indikasinya jelas terlihat pada Pasal 101 A ayat (6) yang menyebutkan, revitalisasi dengan cara reklamasi paling luas 700 hektare (ha).

“Yang membuat kami terheran-heran, isi dari pasal 101 A itu sama persis dengan pernyataan pihak Artha Graha tanggal 28 Januari 2014 di Harian KOMPAS atau  tiga bulan sebelum Perpres 51 tahun 2014 terbit,” ucap Gendo.

Dalam pemberitaan di Harian KOMPAS edisi 28 Januari 2014, investor menyatakan bahwa mereka akan mereklamasi atau merevitalisasi seluas 700 ha.

“Artinya, dugaan kami tidak ada sesuatu yang kebetulan. Agak aneh kemudian apabila pasal 101 A sama dengan pernyataan investor tiga bulan sebelumnya,” ucap Gendo.

“Kedua, terjadi manipulasi dan upaya-upaya kekuasaan untuk memuluskan investor agar bisa mereklamasi Teluk Benoa. Pada detik itulah kami berfikir negara kalah dengan korporasi. Negara kita kalah dengan perusahaan,” tukas Gendo.