Jubir Wapres: Ibu Susi Jangan Alergi dengan Saran dari Pak JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak alergi dengan saran-saran yang dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam suratnya. Sebab, evaluasi kebijakan di dalam pemerintahan merupakan hal yang biasa.

"Ibu Susi jangan alergi dengan kata evaluasi yang disarankan Pak JK. Adalah hal yang lazim jika sebuah peraturan diterapkan, lalu dilakukan evaluasi apakah sudah berjalan efektif atau tidak, apakah dampaknya positif dan tidak atau apakah ada kendala di lapangan," kata Husain kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (30/3/2016).

Menurut dia, semua data yang disampaikan Wapres dalam suratnya kepada Menteri Susi merupakan fakta lapangan. Fakta itu didapatkan Wapres setelah melakukan kunjungan kerja ke Bitung, Tual, dan Banda.

Ia menuturkan bahwa saran dari Wapres justru bisa membantu dan memudahkan Menteri Susi untuk mengefektifkan kebijakannya di sektor kelautan dan perikanan. Sehingga, kebijkan itu nantinya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Wapres Kalla, kata Husain, mengakui nelayan lebih mudah mencari ikan. Bahkan, Kalla juga mengaku mendukung penuh pemberantasan illegal fishing.

Namun, ada fakta lain di lapangan bahwa kebijakan moratorium kapal eks asing dan pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut atau transhipment, telah membuat sebagain pelaku usaha di Bitung, Sulawesi Utara, justru mati suri.

"Ibu Susi tidak boleh menutup mata terhadap itu. Apalagi efeknya ke penerimaan pajak negara karena industri tidak berproduksi. Bahkan pasar ekspor industri perikanan Indonesia akhirnya diisi negara lain.

Padahal tidak mudah menciptakan pasar ekspor di saat ekonomi dunia melemah," kata Husain.

Didukung Presiden

Menteri Susi sendiri sudah menegaskan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Jokowi.

"Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden," ucap Susi kemarin. (Baca: Susi Tegaskan Presiden Setuju Perikanan Tangkap Dikuasai Seutuhnya oleh Indonesia)