Satu Meja KompasTV: Demo Nelayan yang "Goyang" Susi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti yang 'gahar' terhadap kapal asing pencuri ikan menuai kecaman sejumlah pihak.

Dalam Talkshow Satu Meja bersama Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, Rabu (13/4/2016) di KompasTv, Susi menjelaskan alasan mengapa ia memberlakukan moratorium izin kapal asing dan pelarangan alih muat di laut (transhipment).

Mengenai moratorium izin kapal asing, Susi menilai, moratorium sebagai jalan keluar dan penegakan hukum memberantas IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) atau kegiatan perikanan ilegal.

Susi sudah memanggil duta besar negara tetangga untuk mengabarkan bila Indonesia kini akan berlaku keras memberantas IUU Fishing. Dan sejauh ini tidak ada protes diplomatik terkait kebijakannya.

Dia melanjutkan, berdasarkan artikel sebuah harian China, kapal asing dulu diperbolehkan dan legal masuk perairan Indonesia sejak 2001. Mereka seperti beli izin konsensi, untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Persoalannya, izinnya satu, tapi mereka duplikat untuk 3,5 hingga 10 kapal. Persoalan lain, kapal-kapal asing tersebut di perairan Indonesia bukan hanya ambil ikan tetapi juga sedot bahan bakar, karena mereka tidak pernah merapat ke pelabuhan. Inilah mengapa terjadi transhipment.

"Transhipment di seluruh dunia tidak boleh. Dari transhipment inilah terjadi perbudakan awak kapal, human trafficking, smuggling dan sebagainya," kata Susi.

Dalam satu kasus, ada kapal yang keluar dari Indonesia tidak hanya membawa ikan. Tapi juga kadang burung Kakatua raja yang langka, atau burung kasuari, kulit buaya, dan lain sebagainya.

Nah, moratorium untuk kapal asing ini habis di Oktober izinnya. Selepas habis izin, kapal-kapal ini dipaksa masuk ke pelabuhan, karena mereka tidak pernah masuk ke pelabuhan.

Lalu dilakukan analisa dan evaluasi dan ternyata kebanyakan melakukan double flagging, atau berbendera Indonesia tetapi melakukan perpindahan barang dan awak asing.

"Itu bisa disebut stateless vessel dan bisa diperiksa oleh negara, melalui pengusutan pengadilan. Jadi bicara moratorium, yang kena adalah kapal asing," kata Susi.

Susi melakukan investigasi, kebanyakan kapal dari China atau Thailand. Susi sudah melakukan pembicaraan dengan para duta besar negara tersebut.

"Kalau mereka bayar kewajiban kapal, silahkan pergi. Kalau tersangkut perbudakan dan lainnya, ya kami tahan," ujar Susi.

Demo Nelayan

Susi juga berkesempatan menanggapi demo nelayan akibat kebijakan moratorium kapal asing dan transhipment ini. Menurut dia, yang demo adalah nelayan cantrang (jenis alat tangkap sederhana).

Susi mengaku tidak mengerti mengapa nelayan cantrang ikutan demo terkait moratorium dan transhipment. Lagipula, salah satu isi tuntutan adalah pembubaran Satgas 115, padahal Satgas 115 khusus menangani illegal fishing.

"Untuk cantrang ini, sudah diberikan tempo di 2016. Ombudsman minta dua tahun, tetapi setelah saya berkonsultasi dengan presiden, pemerintah memberikan 1 tahun. Saya tidak mengerti mengapa mereka melaut," kata Susi.

Hal lainnya, Susi ingin para nelayan cantrang ini mengganti alat tangkap dari cantrang ke kapal purse sein. Sebab setelah kapal asing berhenti, justru jadi kesempatan bagi nelayan lokal.

Kapal purse sein ini bisa menangkap ikan dengan nilai pasar lebih baik, seperti ikan tuna.

"Dulu purse sein mereka kalah dengan kapal asing, makanya mereka pakai cantrang dasar. Mereka beroperasi di pantai Jawa dan Selat Makassar," lanjut Susi.

Dia menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui ada kesalahan pada wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang dibagi beberapa zona. Sebab nelayan cantrang mendapat zona di sekitar Jawa, padahal di wilayah ini sudah terjadi overfishing.

"Kalau mereka pindah ke purse sein 70-100 GT, mereka bisa dapat sekitar Rp 12 miliar per tahun. Sementara cantrang satu string hanya Rp 2 miliar-Rp 3 miliar saja," ujar Susi.

Untuk mengganti alat tangkap, Susi juga mengutip bahwa perbankan saat ini sangat membantu sektor perikanan dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Saya sarankan masyarakat cantrang beralih ke purse sein. Selain ikan lebih banyak, nilai lebih tinggi, juga untuk menjaga kelestarian alam," pungkas dia.

Diminta Mundur

Seperti diketahui, pada hari perikanan yang jatuh pada 6 April 2016 lalu, Susi dapat kado demo dari sebuah forum yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (Gernasmapi).  

Menurut mereka, sejumlah kebijakan Susi yang dinilai merugikan nelayan diantaranya yaitu Permen KP 56/2014 tentang moratorium kapal eks asing.

Lalu, Permen KP 57/2014 tentang pelarangan alih muatan tengah laut, Permen KP 1/2015 tentang penangkapan lobster dan kepiting, serta Permen KP 2/2015 tentang pelarangan pukat hela dan pukat tarik.

Untuk itu, mereka meminta Susi mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Sebab dinilai menghancurkan dunia perikanan Indonesia.