Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kembali Moratorium Kebun Sawit

Kompas.com - 26/04/2016, 16:15 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wacana moratorium lahan sawit yang dihembuskan pemerintah mendorong  memunculkan respon dari berbagai kalangan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai moratorium tersebut perlu diperjelas arah dan tujuannya serta perlu dikaji ulang.

Sekertaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang mengaku telah mengirim laporan tertulis kepada Presiden Joko Widodo yang berisi tentang permohonan untuk pengkajian ulang rencana moratorium.

"Kami dari Gapki sudah mengirim surat kepada Presiden yang kurang lebih isinya adalah mengapa moratorium harus dipertimbangkan," ujar Togar kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa (26/4/2016).

Menurut Togar, meski moratorium tidak akan menurunkan produksi sawit tahun ini, namun dampaknya akan dirasakan 5 tahun ke depan.

"Moratorium tidak mengurangi produksi tahun ini, moratorium dampaknya akan dirasakan lima tahun mendatang," tutur Togar.

Togar memprediksikan, produksi sawit di 2016 ini akan meningkat menjadi 33,5 juta ton meningkat sedikit bila dibandingkan tahun 2015 sebesar 31 juta ton. Harga sawit di tingkat petani juga diperkirakan bakal tembus dikisaran Rp 1.000 per kilogram.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja disektor sawit juga tercatat cukup besar. Togar menyebutkan, total tenaga kerja sektor kelapa sawit mencapai 7,9 juta jiwa di 2015, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 7,6 juta jiwa.

"Industri sawit ini sangat penting. Sehingga moratorium mesti dipertimbangkan ulang," ucap Togar.

Di sisi lain, Togar pun menyayangkan Pemerintah yang belum secara tegas menyebutkan kalau penyumbang devisa terbesar adalah berasal dari sawit.

Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diterimanya, penghasil devisa terbesar untuk RI selain Migas adalah sektor perkebunan yang disumbang oleh sawit.

"Pemerintah sampai saat ini belum ada pernyataan yang secara tegas menyebutkan bahwa sawit adalah penyumbang devisa terbesar negara," pungkas Togar.

Dosen Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora, secara gamblang menyebut bahwa wacana moratorium adalah wacana yang keliru.

Jika kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas produksi, produktifitas lahan, serta penerapan teknik pengelolaan lahan yang baik dan optimal maka Ricky menyetujui akan hal itu.

Namun, jika moratorium ini ditafsirkan dalam artian penghentian semua aktifitas pengembangan industri sawit nasional menurutnya perlu ada perdebatan keras akan hal ini.

"Keliru kalau di moratorium. Kita perlu berdebat keras untuk hal ini," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tutuka Ariadji Lepas Jabatan Dirjen Migas, Siapa Penggantinya?

Tutuka Ariadji Lepas Jabatan Dirjen Migas, Siapa Penggantinya?

Whats New
Panen Jagung bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi Tekankan Pentingnya Keseimbangan Harga

Panen Jagung bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi Tekankan Pentingnya Keseimbangan Harga

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Peritel Khawatir Bunga Pinjaman Bank Naik

Suku Bunga Acuan BI Naik, Peritel Khawatir Bunga Pinjaman Bank Naik

Whats New
Laba Bank-bank Kuartal I 2024 Tumbuh Mini, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Laba Bank-bank Kuartal I 2024 Tumbuh Mini, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Whats New
Bank Sentral AS Sebut Kenaikan Suku Bunga Tak Dalam Waktu Dekat

Bank Sentral AS Sebut Kenaikan Suku Bunga Tak Dalam Waktu Dekat

Whats New
Panduan Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI Bermodal BRImo

Panduan Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI Bermodal BRImo

Spend Smart
PMI Manufaktur April 2024 Turun Jadi 52,9 Poin, Menperin: Ada Libur 10 Hari...

PMI Manufaktur April 2024 Turun Jadi 52,9 Poin, Menperin: Ada Libur 10 Hari...

Whats New
Siapa Hendry Lie, Pendiri Sriwijaya Air yang Jadi Tersangka Korupsi Timah Rp 271 Triliun?

Siapa Hendry Lie, Pendiri Sriwijaya Air yang Jadi Tersangka Korupsi Timah Rp 271 Triliun?

Whats New
Inflasi Lebaran 2024 Terendah dalam 3 Tahun, Ini Penyebabnya

Inflasi Lebaran 2024 Terendah dalam 3 Tahun, Ini Penyebabnya

Whats New
Transformasi Digital, BRI Raih Dua 'Award' dalam BSEM MRI 2024

Transformasi Digital, BRI Raih Dua "Award" dalam BSEM MRI 2024

Whats New
Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

Whats New
SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

Whats New
Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

Whats New
Emiten Manufaktur Kosmetik VICI Catat Pertumbuhan Laba Bersih 20 Persen Menjadi Rp 47,1 Miliar pada Kuartal I-2024

Emiten Manufaktur Kosmetik VICI Catat Pertumbuhan Laba Bersih 20 Persen Menjadi Rp 47,1 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Jalankan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Bea Cukai Banten Berantas Peredaran Barang Ilegal

Jalankan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Bea Cukai Banten Berantas Peredaran Barang Ilegal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com