Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Siapkan PP Deklarasi Pajak, Menkeu Nyatakan Tetap Fokus UU Tax Amnesty

Kompas.com - 28/04/2016, 13:50 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro enggan mengomentari panjang lebar mengenai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang deklarasi pajak, apabila kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty batal disahkan.

Sebagai pembantu Presiden, Bambang enggan memberikan penjelasan kepada media soal substansi dari PP deklarasi pajak, yang disampaikan oleh Presiden.

"Kami fokus pada tax amnesty," kata Bambang, ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Sementara itu saat ditanya perihal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal deklarasi pajak, Bambang juga enggan berkomentar. "Kami fokus pada tax amnesty," kata dia lagi.

Bambang juga menghindari menjawab pertanyaan wartawan, bahwa kemarin Rabu (27/4/2016) Presiden Joko Widodo telah menyiapkan PP jika tax amnesty batal.

"Fokus tax amnesty. Kamu tuh kalau makan jangan kebanyakan. Sedikit-sedikit," sindirnya pada wartawan.

Tidak Efektif

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, penerbitan PP deklarasi pajak tidaklah mudah. Dia bilang, dasar argumen dan filosofinya tidak jelas.

"Pemerintah terkesan tidak percaya diri dengan program yang dikonsepnya, sehingga tidak bertarung substantial di tax amnesty," kata Yustinus kepada Kompas.com, Kamis.

Selain itu, Yustinus memandang kedudukan PP deklarasi pajak secara substansi akan sangat berbeda dari skema Rancangan Undang-undang Tax Amnesty.

"Ada beberapa hal yang tidak bisa diatur PP, yaitu tarif dan pengampunan pajak," ucap Yustinus.

PP deklarasi pajak, imbuhnya, juga tidak bisa menjamin atau meniadakan pemeriksaan dengan status "closed" di masa lalu.

Kelemahan lain, kata dia, PP deklarasi pajak hanya akan seperti sunset policy, sehingga kurang menarik dan efektif.

"Jika RUU ditolak mending fokus ke penegakkan hukum dan perbaikan kelembagaan. Terkesan, kalau mau PP, hanya akan mengejar dana jangka pendek," tukas Yustinus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KKP Kembangkan Jejaring Perbenihan Nasional Ikan Nila

KKP Kembangkan Jejaring Perbenihan Nasional Ikan Nila

Whats New
Kemenhub Evaluasi Pola Pengasuhan di STIP Jakarta

Kemenhub Evaluasi Pola Pengasuhan di STIP Jakarta

Whats New
Konsumsi Rumah Tangga Kembali Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2024

Konsumsi Rumah Tangga Kembali Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2024

Whats New
Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Waktu Tunggu Lebih Cepat

Frekuensi Perjalanan LRT Jabodebek Ditambah, Waktu Tunggu Lebih Cepat

Whats New
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan IKN Capai 80,82 Persen

Whats New
Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Simak Kurs Rupiah Hari Ini di BCA hingga BNI

Spend Smart
Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Pabrik Sepatu Bata di Purwakarta Tutup, Bagaimana Prospek Sahamnya?

Earn Smart
Ada Regulasi Ketransmigrasian Baru, Kemendes Sebut Sebagai Modal Pengembangan Transmigrasi Modern

Ada Regulasi Ketransmigrasian Baru, Kemendes Sebut Sebagai Modal Pengembangan Transmigrasi Modern

Whats New
Bagaimana Rekomendasi IHSG Pekan Ini? Simak Aneka Sentimen yang Memengaruhinya

Bagaimana Rekomendasi IHSG Pekan Ini? Simak Aneka Sentimen yang Memengaruhinya

Whats New
Kepala Bappenas: Selama 10 Tahun Terakhir, Pertumbuhan Ekonomi Stabil di Angka 5 Persen

Kepala Bappenas: Selama 10 Tahun Terakhir, Pertumbuhan Ekonomi Stabil di Angka 5 Persen

Whats New
Bank BJB Syariah Resmi Tergabung dalam Jaringan ”Link”

Bank BJB Syariah Resmi Tergabung dalam Jaringan ”Link”

Whats New
Soal Pabrik Sepatu Bata Tutup, Asosiasi: Pesanan Turun karena Lebaran

Soal Pabrik Sepatu Bata Tutup, Asosiasi: Pesanan Turun karena Lebaran

Whats New
Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenaker: Semua Hak Karyawan Harus Diberikan

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Kemenaker: Semua Hak Karyawan Harus Diberikan

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,11 Persen pada Kuartal I-2024

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,11 Persen pada Kuartal I-2024

Whats New
Hari Terakhir, Ini Cara Daftar Prakerja Gelombang 67

Hari Terakhir, Ini Cara Daftar Prakerja Gelombang 67

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com