Pemerintah Siap Tambah Utang, FITRA Sebut Menteri Keuangan Galau Merencanakan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintah khususnya Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro galau dalam merencanakan pendapatan negara, sampai harus menyiapkan tambahan tambalan APBN sebesar Rp 27 triliun melalui penerbitan SBN.

Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Apung Widadi, menjelaskan alasan pertama adalah penerimaan pajak yang tidak pernah mencapai target sejak dua tahun terakhir.

Di sisi lain, APBN selalu didesain dengan potensi pelebaran defisit anggaran.

Kedua, politik atau distribusi anggaran yang diambil tidak prioritas.

Apung bilang, ada Penyertaan Modal Negara (PMN) yang di-hold sebesar Rp 48 triliun pada tahun ini.

"Kenapa kemudian itu untuk PMN BUMN? Mending untuk menutup pos anggaran, sehingga kita tidak harus utang. Artinya, prioritas penganggaran Menkeu agak galau," kata Apung di kantor Seknas FITRA, Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Padahal, lanjutnya, pada 2015 lalu, perusahaan-perusahaan pelat merah telah mendapat suntikan Rp 73 triliun.

"Kegalauan ini kan menunjukkan perencanaan pendapatan dari Kemenkeu selalu meleset," ucap Apung.

Selain itu, Apung juga melihat, kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, kurang maksimal.

Boleh jadi, kata dia, pemerintah getol memperjuangkan tax amnesty karena alasan agar tidak perlu menambah utang lagi.