Jokowi Minta Paket Kebijakan Ekonomi juga Dijalankan di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta paket kebijakan ekonomi XII tidak hanya dijalankan di tingkat pusat, namun juga di tingkat daerah. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2016) sore.

Selain sejumlah menteri kabinet kerja, hadir pula dalam ratas ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Kami harap semuanya karena di sini ada Gubernur DKI dan Walikota Surabaya, saya kira tindak lanjut dari yang kita lakukan di lapangan, nanti juga bisa diikuti di daerah," kata Presiden.

Ahok dan Risma diundang secara khusus ke dalam ratas karena nantinya akan dilakukan survei terkait kemudahan untuk melakukan bisnis dan investasi di DKI Jakarta dan Surabaya.

Dua kota ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi kota atau kabupaten lainnya di seluruh Indonesia.

"Meskipun survei ini nanti hanya terbatas pada provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya, pemerintah menginginkan ini nanti bisa bergerak secara nasional. Memang yang dicek dan survei hanya dua kota ini. Tapi kebijakan ini berlaku secara nasional," ucap Jokowi.

Jika diimplementasikan dengan baik, lanjut Jokowi, paket kebijakan ekonomi Jilid XII ini mampu memangkas sejumlah izin, prosedur, waktu dan biaya untuk kemudahan berusaha, terutama untuk pengusaha pemula.

Paket kebijakan XII adalah paket kebijakan yang mencakup 10 indikator berusaha. Dari 10 indikator tersebut, jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur menjadi 49.

Begitu pula jumlah perizinan yang dipotong dari 9 izin menjadi 6 izin. Dari sisi waktu yang sebelumnya 1566 hari, dengan paket ini dipersingkat menjadi 132 hari.

Dengan paket kebijakan ekonomi XII ini, Jokowi menargetkan peringkat ease of doing business (eodb) bisa naik dari 109 menjadi peringkat 40.

"Hari Sabtu kemarin, saya juga sudah titip kepada bupati-bupati, untuk menindaklanjuti apa yang telah dilakukan di paket XII itu," ucap Jokowi.