Anggaran 2017, Realistis atau Tetap Ambisius?

Dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, perencanaan anggaran amat kedodoran.

Sebelum-sebelumnya, realisasi anggaran, baik itu pendapatan maupun belanja, tidak pernah di bawah 94 persen dari target.

Bahkan, pada 2011, realisasi penerimaan mencapai 103,5 persen dari target APBN-Perubahan (APBN-P) 2011.

Namun pada 2015, yang merupakan tahun pertama pemerintahan Jokowi, realisasi anggaran pendapatan hanya 84,66 persen dari target, sementara anggaran belanja hanya 91,22 persen dari target yang dicanangkan dalam APBN-P 2015.

Perencanaan anggaran tahun 2015 makin terlihat buruk karena dalam APBN-P 2015, anggaran pendapatan dan belanja sudah direvisi turun.

Sudah diturunkan targetnya, tetap saja tidak tercapai, bahkan realisasinya begitu jauh dari target.

Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika realisasi anggaran yang berkisar 94–98 persen terjadi karena target pendapatan dan belanja dinaikkan dalam APBN-P.

Artinya, jika realisasinya dibandingkan dengan APBN awal, maka targetnya bisa dibilang tercapai, bahkan terlampau.

Contoh, dalam APBN 2012 anggaran pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp Rp 1.311,38 triliun, sementara anggaran belanja ditargetkan senilai Rp 1.435,4 triliun.

Selanjutnya dalam APBN-P 2012, target pendapatan negara dinaikkan menjadi Rp 1.344,47 triliun, sementara anggaran belanja ditingkatkan menjadi Rp 1.534,58 triliun.

Di akhir tahun 2012, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.338,32 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp 1.489,72 triliun.

Jika dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2012, maka realisasinya adalah 99,5 persen untuk pendapatan negara dan 97 persen untuk belanja negara.

Namun dibandingkan target awal yakni dalam APBN 2012, maka realisasi pendapatan dan belanja masing-masing 102 persen dan 104 persen alias melampaui target.

M Fajar Marta Realisasi penerimaan negara

APBN 2016

Tahun 2016, perencanaan anggaran tidak membaik, bahkan di sisi pendapatan negara, bisa dikatakan makin memburuk.

Hingga akhir Mei 2016, realisasi pendapatan negara dan hibah hanya mencapai Rp 496,6 triliun atau 27,2 persen dari target APBN tahun 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun.

Dibandingkan tahun 2015 yang buruk saja, realisasi tahun ini ternyata masih lebih buruk.

Akibat penerimaan yang loyo, belanja negara pun menjadi tidak maksimal.

Padahal, pemerintahan Jokowi telah membuat terobosan dengan menggelar lelang proyek di awal tahun sehingga penyerapan tidak menumpuk di akhir tahun seperti sebelum-sebelumnya.

Apalagi, proyek infrastruktur juga digenjot dengan alokasi dana mencapai Rp 313,5 triliun, terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Namun, bagaimana mau belanja, kalau uang di kantong tidak ada. Bisa saja dengan berhutang, namun tentu ada batasnya.

Karena itu, ramai di media sosial, berbagai ungkapan kesangsian netizen bahwa pemerintah tidak akan bisa mencairkan gaji ke-13 dan ke-14 untuk PNS dengan alasan tak ada uang.

Ya, netizen tidak salah, pemerintah memang tidak punya uang saat ini.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika uang kas selalu tersedia mengingat belanja besar-besaran baru dilakukan pada triwulan IV.