Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN Tolak Pemberian PMN 2016

JAKARTA, KOMPAS.com – Dua Fraksi di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN menolak pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada seluruh BUMN yang diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016.

“Dalam dinamika kami di internal, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN menolak pemberian PMN tersebut kecuali untuk PMN uang non-tunai,” kata Ketua Komisi VI DPR-RI Teguh Juwarno, dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Teguh mengakui akibat penolakan dari dua fraksi tersebut, pembahasan PMN di internal Komisi VI DPR-RI berjalan cukup alot.

“Musyawarah tidak bisa, akhirnya kita lakukan secara voting,” kata dia.

Meski keputusan di Komisi VI DPR-RI diambil secara voting, Teguh yakin hal itu tidak akan dipermasalahkan dalam rapat badan anggaran.

Sebab, rapat badan anggaran sendiri sudah tertunda cukup lama karena pembahasan PMN yang belum menemukan titik temu di Komisi VI DPR-RI.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan diwakili Rieke Diah Pitaloka menyampaikan pandangan Fraksi terhadap pemberian PMN 2016.

Empat pertimbangan yang mendasari yakni Undang-undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keputusan rapat paripurna DPR tanggal 30 Oktober 2015, Instrukru Presiden No 4 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja KL, serta rapat Panja PMN Komisi VI.

“Dengan pertimbangan poin satu, dua, tiga, dan empat maka Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, menolak pemberikan PMN 2016 pada APBN 2016,” kata Rieke.

Lebih lanjut dia menyampaikan, Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui usulan PMN non-tunai dengan catatan pelaksanaannya dilakukan setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keputusan ini dengan pertimbangan tidak mengganggu keuangan negara dan PMN yang bersifat non-tunai diperlukan untuk memperbaiki neraca perusahaan.

“Pengajuan PMN untuk BUMN yang menyangkut pangan dan infrastruktur akan dipertimbangkan dalam RAPBN 2017,” imbuh Rieke.

Dia menegaskan, pandangan Fraksi PDI Perjuangan tetap harus disampaikan meskipun tidak bisa mengganggu hasil keputusan Komisi VI DPR-RI.

Rieke juga meminta pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan dijadikan catatan keputusan pembahasan PMN.

“Dan kami tidak bertanggungjawab dari hasil-hasil kesimpulan rapat ini, karena belum ada audit BPK,” kata Rieke.