Pengusaha Komplain Revisi Aturan Pertambangan Mineral dan Batubara Masih Jalan di Tempat

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah masuk menjadi bagian dari poin deregulasi pada paket kebijakan ekonomi-I, hingga kini tidak terdengar lagi revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) mengeluhkan belum adanya kemajuan pembahasan revisi PP 77/2014. Padahal, revisi beleid tersebut sangat krusial bagi kepastian usaha di sektor pertambangan.

"Dari ratusan regulasi yang akan direvisi, di sektor pertambangan hanya satu peraturan yang mau direvisi, yaitu PP 77/2014, yang ada di paket kebijakan-I, yang keluar bulan September. Namun, kalau kami lihat perkembangannya sampai saat ini, peraturan tersebut belum ada tindak lanjutnya," kata Deputi Direktur Eksekutif APBI-ICMA Hendra Sinadia, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Keluhan tersebut ia sampaikan dalam sebuah seminar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka HUT-50 Kemenko Perekonomian, yang menghadirkan pembicara di antaranya Juda Agung, Raden Pardede, dan Anton Gunawan.

Menurut Hendra, revisi PP 77/2014 akan berdampak positif terhadap investasi di sektor pertambangan. Revisi PP 77/2014 juga akan memperbaiki aturan divestasi dan pengelolaan sektor batubara.

"Revisi tersebut bukan hanya memberikan keuntungan pada satu-dua perusahaan, tapi industri secara keseluruhan," kata Hendra.

"Pertanyaannya, bagaimana status dari rencana revisi tersebut sekarang ini? Mungkin kalau kita lihat itu banyak tekanan politis," ucapnya lagi.

Ditemui dalam kesempatan sama, Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemenko Perekonomian, Montty Girianna mengatakan, memang setelah masuk dalam paket kebijakan ekonomi-I, deregulasi PP 77/2014 diminta kembali oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Alasannya waktu itu karena mau disatukan dengan revisi UU Minerba. Jadi, sekalian saja dibetulin. Tapi itu kan revisi UU Minerba inisiatifnya DPR kalau enggak salah. Jadi nunggu (DPR) itu," kata Montty.

Dia memahami keluhan dari pengusaha sektor pertambangan, yaitu untuk mengucurkan investasi besar membutuhkan waktu sedikit lama dalam mengambil keputusan.

"Kalau di PP 77 itu kan dia hanya bisa mengajukan dalam waktu dua tahun sebelum masa kontrak berarkhir. Kalau industri kecil sih enggak apa-apa. Ini kan industri besar," kata Montty.

Menurut dia, proses revisi PP 77/2014 harus dipercepat guna memberikan kepastian usaha, atau harus ada regulasi baru agar tidak terjadi stagnasi dalam investasi di sektor pertambangan.

"Saya kira kita harus keluar dengan sesuatu supaya tidak stagnan," pungkas Montty.