Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marak Investasi Bodong, OJK Bentuk Satgas Waspada Investasi di Kota Malang

Kompas.com - 09/08/2016, 11:59 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

MALANG, KOMPAS.com - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono bersama Wali Kota Malang Mohammad Anton mengukuhkan pendirikan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Kota Malang, di Balai Kota Malang, Selasa (9/8/2016).

Satgas Waspada Investasi di Kota Malang ditujukan untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal yang meresahkan masyarakat, melalui upaya preventif, kuratif, dan represif (penegakkan hukum).

Satgas Waspada Investasi Kota Malang adalah yang pertama di Indonesia untuk tingkat kabupaten/kota dan terdiri dari beberapa instansi yakni Kantor OJK Malang, Kepolisian Resort Malang, Kejaksaan Negeri Kota Malang, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.

Kusumaningtuti mengatakan, sampai saat ini masyarakat masih sering menerima penawaran investasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki perizinan dalam pengelolaan investasi dan penghimpunan dana masyarakat.

Masyarakat ditawari investasi dengan janji keuntungan yang sangat tinggi di luar batas kewajaran. Terkadang pihak yang menawarkan investasi juga melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk mempermudah mendapatkan nasabah.

"Keberadaan Satgas Waspada Investasi di Kota Malang harus dapat memberikan manfaat dan dapat dirasakan efektivitasnya oleh masyarakat Kota Malang, agar terhindar dari praktik investasi keuangan yang ilegal dan merugikan," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Mochamad Anton berharap keberadaan Satgas Waspada Investasi dapat mengatasi permasalahan investasi ilegal yang selama ini sudah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

"Dengan terbentuknya Satgas Waspada Investasi di Kota Malang, penanganan permasalahan investasi ilegal akan menjadi lebih komprehensif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Malang, sehingga menjadi lebih efektif dan dapat menghindarkan masyarakat dari kerugian akibat investasi pada pihak/perusahaan yang tidak memiliki izin," terangnya. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+