Sri Mulyani Sedih Pengusaha Tambang Bayar Pajak Seadanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sedih mengetahui fakta banyak para pengasuha di sektor pertambangan membayar pajak kepada negara seadanya.

"Produksinya banyak tetapi bayar pajaknya kurang. Kebangetan," ujarnya saat menjadi pembicara diacara seminar tentang Prospek Ekonomi Indonesia 2017 di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Padahal, kata Ani, pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan kepada para pengusaha. Salah satu yang paling penting yaitu memberikan izin pertambangan.

Namun, Ani menilai banyak pengusaha tambang tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak secara penuh. Padahal pajak merupakan pemasukan utama negara yang dipergunakan untuk pembangunan.

"Saya sebagai Menteri Keuangan sedih saja, karena kami keluarkan banyak izin pertambangan, kontrak karya dan lain-lain," kata Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sudah mengumpulkan para pengusaha tambang pada Oktober lalu.

Tujuannya, agar para pengusaha tersebut ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat itu Ani mengatakan bahwa banyak pengusaha tambang yang tidak patuh membayar pajak ataupun melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada negara.

Ketidakpatuhan pajak para pengusaha tambang tidak hanya terjadi saat harga komoditas anjlok seperti saat ini.

Namun juga sejak beberapa tahun lalu saat harga komoditas mineral baru bara dan migas sedang tinggi.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi sempat mengungkapkan, dalam pertemuan dengan para pengusaha tambang, Sri Mulyani membeberkan data-data perpajakan sektor pertambangan terutama terkait rendahnya kepatuhan pajak para pengusaha tambang.

Berdasarkan data 2011 lalu, dari 3.037 wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas, ada 2.900 wajib pajak yang tidak lapor SPT.

Sementara pada 2015, wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas yang melapor SPT hanya 2.500. Sedangkan 3.600 wajib pajak lainnya tidak lapor SPT.

(Baca: Di Balikpapan, Sri Mulyani Geram Penambang Tak Sukseskan "Tax Amnesty")