Negosiasi Pajak, Google Malah Minta Tawar-menawar Layaknya di Pasar

Kompas.com - 20/12/2016, 16:30 WIB
ilustrasi ilustrasi
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak buka suara tentang proses negosiasi pajak dengan perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat, Google, yang menemui jalan buntu.

Awalnya, Ditjen Pajak menggunakan pendekatan serupa kasus pajak Google di Inggris dan India, yaitu tax settlement. Google dipersilakan menghitung dan mengajukan angka pajak yang harus dibayar.

"Kami ikuti tren dunia untuk masalah Google karena ini modus baru. Kalau main keras, belum tentu kuat juga," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Meski begitu, Ditjen Pajak pun memiliki hitungan sendiri terkait utang pajak Google ke negara. Setelah penghitungan, angka itu dikomparasi dengan angka milik Google.

Namun, saat dikomparasi, Haniv mengungkapkan, angka yang diajukan Google sangat kecil, hanya seperlima dari angka yang dimiliki Ditjen Pajak.

Padahal, angka yang diajukan Ditjen Pajak sudah sangat minimal. Google lantas melakukan penawaran.

Namun, tawaran itu ditolak lantaran Ditjen Pajak diminta untuk menurunkan hasil perhitungan utang pajak Google.

"Saya pasang satu angka dan dia menawar di angka yang bawah sekali. Loh kok malah kayak di pasar. Dia minta saya turun dan dia naik. Enggak bisa saya bilang, ini angka yang konservatif, dan Ibu Menteri Keuangan pun tahu angkanya," kata Haniv.

Menurut ia, Google seharusnya bersyukur lantaran Ditjen Pajak hanya mengajukan angka tax settlement yang minimal tanpa denda bunga 150 persen.

Namun, Google justru minta angka lebih rendah lagi. Setelah negosiasi menemui jalan buntu, Ditjen Pajak lantas meminta Google membuka data keuangannya untuk menghitung secara langsung angka pasti pajak Google. Namun, data itu belum juga diserahkan hingga saat ini.

Sebelumnya, Darussalam, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), menilai, pendekatan yang paling ideal untuk menyelesaikan kasus pajak Google memang dengan melakukan negosiasi.

Namun, bila tidak mencapai kesepakatan, Ditjen Pajak harus mengambil langkah tegas. "Jika tidak tercapai, bisa saja dikembalikan lagi kepada mekanisme hukum pajak yang mendasari dengan konsekuensi diserahkan kepada aturan pajak yang berlaku," ujar Darusalam di Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Bila ditarik ke hukum pajak, kasus Google akan masuk ke tahapan pemeriksaan bukti permulaan. Artinya, kasus pajak Google sudah terindikasi pidana.

Perusahaan raksasa internet itu disebut-sebut memiliki utang pajak sebesar Rp 1 triliun yang belum terbayar sejak 2011. Ditambah dengan denda Rp 4 triliun (400 persen), Google berutang pajak sebesar Rp 5 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo | Maybank Ganti Uang Winda Earl

[POPULER MONEY] Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo | Maybank Ganti Uang Winda Earl

Whats New
Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Whats New
Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X