Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri ESDM: Sebaiknya Freeport Indonesia Tak Lakukan PHK

Kompas.com - 20/02/2017, 15:54 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa kalangan menilai, langkah PT Feeport Indonesia (PTFI) yang menggunakan isu pemecatan karyawan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah adalah suatu hal yang tidak layak dilakukan perusahaan sekelas PTFI.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, perusahaan dengan reputasi tinggi semestinya memiliki cara yang lebih elegan untuk meningkatkan posisi tawarnya terhadap pemerintah.

"Setiap perusahaan apalagi punya reputasi tinggi seperti Freeport Indonesia, sebaiknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau mau ya nego (antara PTFI dengan pemerintah), kalau tidak mau ya ke arbitrase," ujar Jonan di Jakarta, Senin (20/2/2017).

Mantan Menteri Perhubungan ini meminta, PTFI tidak melakukan pemutusan kerja terhadap para pekerja PTFI. Karena menurutnya, tenaga kerja adalah aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan. "Saran saya, itu tidak dilakukan. Karena tenaga kerja itu aset untuk perusahaan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurtubi menyesalkan langkah PT Feeport Indonesia yang menggunakan isu pemecatan karyawan untuk meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah.

"Jangan memecat karyawan jadi alasan untuk memperkuat posisi (tawar). Enggak bagus itu," kata Kurtubi.

Anggota DPR dari Partai Nasdem itu mengatakan Freeport sudah berada di Indonesia selama 48 tahun dan berkontribusi pada pemerintah Indonesia dan rakyat Papua, khususnya Mimika.

Tetapi di sisi lain kekayaan tambang adalah milik negara. Kurtubi pun berharap, Freeport memahami apa yang menjadi masalahnya dan tidak melanjutkan rencana arbitrase atau mengancam dengan melakukan PHK karyawan.

"Kami yakin pemerintah juga happy kalau Freeport memahami masalahnya, dan bisa terus beroperasi, serta membangun smelter dalam lima tahun ke depan di Indonesia," ucap Kurtubi.

Menurut Kurtubi, Freeport sebaiknya mempelajari matang-matang status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kurtubi berharap, Freeport tidak alergi dengan beberapa ketentuan seperti misalnya soal aturan perpajakan prevailing.

Dalam aturan IUPK, kewajiban perpajakan badan usaha bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Dalam status Kontrak Karya (KK), ketentuan perpajakan yang berlaku yaitu naildown, yakni kewajiban perpajakan badan usaha tidak akan berubah hingga masa kontrak berakhir.

Kurtubi meyakinkan, dengan ketentuan umum pun, Freeport tetap akan untung beroperasi di Indonesia. "Sebab, pemerintah dalam membuat regulasi pasti sudah memikirkan beban kepada pelaku usaha, yang ujung-ujungnya dijamin untung," kata Kurtubi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Whats New
Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana 'Update' Pembahasan RUU PPRT?

Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana "Update" Pembahasan RUU PPRT?

Whats New
Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Whats New
IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

Whats New
BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

Whats New
Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Whats New
Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Whats New
Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+