Perundingan Freeport, Pemprov Papua Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat

Kompas.com - 10/03/2017, 09:49 WIB
Areal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, Kamis (24/11/2011). KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOAreal tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, Timika, Papua, Kamis (24/11/2011).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Negosiasi Pemerintah dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji, telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura untuk membahas kelanjutan negosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PT FI).

"Pertemuan ini secara umum menjelaskan kebijakan Pemerintah yang tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Pemerintah pun juga tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua saat ini tetap berjalan kondusif," ujar Teguh dalam keterangannya, Jumat (10/3/2017).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT FI tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor PT FI pada 17 Februari 2017.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot Aryono, yang ikut dalam rapat tersebut menyatakan saat ini Pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi.

"Namun demikian, apabila setelah 6 bulan PT FI tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke Kontrak Karya (KK), tapi tidak bisa ekspor konsentrat," kata Bambang.

Sikap Pemerintah ini mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. "Kami dukung kebijakan Pemerintah Pusat ini dan kami minta Pemerintah tegas kepada PT FI," tegas Gubernur Lukas.

Selanjutnya Pemprov Papua juga minta agar diikutkan dalam membahas masa depan operasi PTFI, dan aspirasi yang telah disampaikan kepada Pemerintah tetap diupayakan.  

Menanggapi hal tersebut, Bambang Gatot menjelaskan bahwa aspirasi tersebut sebagian besar telah diakomodasi dalam progres negosiasi yang dilaksanakan Pemerintah.

(Baca: Masyarakat Papua Ingin Bagian dari 51 Persen Divestasi Saham Freeport)

Kompas TV Masyarakat adat Papua dari Suku Amungme berunjuk rasa ke Komnasham memprotes lahan mereka tercemar karena operasional PT Freeport Indonesia. Ini adalah protes kedua kali dari masyarakat adat Papua dari Suku Amungme dan Kamaro ke Komnasham. Mereka memprotes ketidak pedulian freeport yang telah mencemari sungai dan tanah yang ditinggali 7 suku adat Papua. Dari penyelidikan Komnasham sejak 2015 lalu belum ada transaksi pembelian tanah dari freeport pada masyarakat setempat yang tanahnya tercemar.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Whats New
Semester I-2020, Fintech Ini Catat Penyaluran Pinjaman Naik 15 Persen

Semester I-2020, Fintech Ini Catat Penyaluran Pinjaman Naik 15 Persen

Whats New
Pangsa Pasar Bank Asing Masih Kecil di RI, Begini Rinciannya

Pangsa Pasar Bank Asing Masih Kecil di RI, Begini Rinciannya

Whats New
Catat, Cara Mantap Dapatkan Penghasilan Tambahan dari Bisnis Makanan Rumahan

Catat, Cara Mantap Dapatkan Penghasilan Tambahan dari Bisnis Makanan Rumahan

BrandzView
Luncurkan #TerusUsaha di Manado, Grab Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Luncurkan #TerusUsaha di Manado, Grab Bantu UMKM Bertransformasi Digital

Whats New
Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Whats New
Serius Jadi Pemain Terbesar di Platform Digital, Telkom Bangun Hyperscale Data Center

Serius Jadi Pemain Terbesar di Platform Digital, Telkom Bangun Hyperscale Data Center

Whats New
Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Tolak RUU Cipta Kerja, ini Alasannya

Whats New
Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Whats New
Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Pandemi Covid-19 Bikin Ketidakpastian terhadap Produktivitas dan Penyerapan Tembakau

Whats New
Bank Jago Bakal Kembangkan Layanan Tech Base Bank, Apa Itu?

Bank Jago Bakal Kembangkan Layanan Tech Base Bank, Apa Itu?

Whats New
Menteri Teten: 789.000 UMKM Sudah Go Digital

Menteri Teten: 789.000 UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Presiden hingga Pejabat Eselon II Tak Dapat THR, Belanja Pegawai Turun

Presiden hingga Pejabat Eselon II Tak Dapat THR, Belanja Pegawai Turun

Whats New
Kecuali STAN dan STMKG, Sekolah Kedinasan Tetap Dibuka Tahun Ini

Kecuali STAN dan STMKG, Sekolah Kedinasan Tetap Dibuka Tahun Ini

Whats New
Tanggapi Pembentukan Nusantara Life, Nasabah Jiwasraya: Kami Ingin Uang Kami Kembali

Tanggapi Pembentukan Nusantara Life, Nasabah Jiwasraya: Kami Ingin Uang Kami Kembali

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X