Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Redenominasi, Ubah Rp 1.000 jadi Rp 1 Butuh Waktu 7 Tahun

Kompas.com - 01/06/2017, 13:02 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penyederhanaan rupiah atau redenominasi kembali menyeruak. Bank Indonesia (BI) akan kembali mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

Meski begitu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, penyederhanaan mata utang bukan hal mudah. Butuh waktu minimal 7 tahun hanya untuk transisi mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1.

"Harga barang pun penetapannya mesti dibuat dua harga," ujarnya ditemui usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/5/2017) malam.

Menurut Agus, kunci transisi penyederhanaan rupiah adalah sosialisasi yang masif ke masyarakat. Ia memastikan, BI akan mulai melakukan sosialiasi bila RUU Redenominasi mulai dibahas di DPR.

Sebagai bentuk keseriusan, Agus akan segara bicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk melihat seberapa besar peluang RUU Redenominasi bisa masuk di dalam Prolegnas.

"Kami akan coba yakinkan Menkumham supaya bisa bicara di Badan Legislasi terkait masalah itu," kata Agus.

Di tempat yang sama, Sri Mulyani belum mau komentar atas rencana mempercepat penyederhanaan rupiah oleh Bank Indonesia.

Sementara itu Komisi XI DPR yang membawahi sektor keuangan justru mempertanyakan sikap BI yang kembali melempar rencana penyederhanaan rupiah. Di mata DPR, BI selama ini belum menunjukan keseriusannya atas rencana itu.

"Menurut saya, BI cuma asal ngomong redenominasi, mana langkah yang sudah ia lakukan?," kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.

Seharusnya tutur Mekeng, BI melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat terkait rencana redenominasi rupiah. Jangan sampai, rencana itu dilempar ke publik tanpa penjelasan lengkap sehingga justru membuat panik masyarakat.

(Baca: BI: Ekonomi Membaik, Sudah Waktunya Redenominasi Rupiah)

Kompas TV Para pedagang di Demak, Jawa Tengah, resah karena maraknya uang palsu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Whats New
Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-'grounded' Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-"grounded" Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Whats New
ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

Whats New
Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Whats New
Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Whats New
ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

Whats New
Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Whats New
Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Whats New
Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Whats New
BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Tidak Ada 'Black Box', KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Tidak Ada "Black Box", KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Whats New
Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com