Tol Medan-Binjai Tersandung Masalah Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jadwal operasional Tol Medan-Binjai dipastikan terganggu setelah tersandung masalah lahan. Begitu keterangan resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Kepala Tim Pelaksana (KPPIP) Wahyu Utomo menuturkan, selain mengganggu jadwal operasional tol, persoalan pembebasan lahan juga membuat biaya jadi membengkak.

"Pengerjaan jadi lebih panjang, akibatnya biaya membengkak," kata Wahyu dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (22/6/2017). P

embangunan proyek Tol Medan-Binjai terbagi dalam tiga seksi. Namun melihat kondisi di lapangan, kemungkinan baru ruas tol di seksi 2 dan seksi 3 yang bisa beroperasi akhir tahun 2017.

Saat ini pembebasan lahan di seksi 2 (Helvetia – Semayang) mencapai 98,38 persen dan Seksi 3 (Semayang – Binjai) mencapai 99,41 persen. Adapun pengerjaan fisiknya sudah mencapai 96,21 persen dan 99,61 persen.

Sementara itu, pembebasan lahan di seksi 1 (Tanjung Mulia – Helvetia) baru mencapai 67,49 persen. Adapun pengerjaan fisik di seksi 1 ini baru mencapai 16,72 persen.

Sandungan pembebasan lahan Tol Medan-Binjai antara lain adanya tiga bidang tanah yang masih sengketa dan tanah yang belum bebas lantaran masih menunggu kecocokkan ganti rugi.

Proyek Tol Medan-Binjai merupakan bagian dari 8 ruas tol Trans Sumatera. Nilai investasi sebesar Rp1,57 triliun, proyek tol Medan-Binjai digarap PT Hutama Karya.

Kehadiran Tol Medan-Binjai dinilai penting untuk mendukung lalu lintas barang dan orang antara Medan dan Binjai. Selain itu jalan ini juga jalur alternatif yang dapat mengurangi beban pada jalur yang sudah ada.

(Baca: Gubernur Sumut: Presiden Akan Resmikan Kapal MVPP dan Jalan Tol)