Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

DPR Usulkan Produk Plastik dan Minuman Soda Jadi Obyek Cukai Baru

Kompas.com - 04/07/2017, 11:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan target rasio penerimaan pajak mencapai 11-12 persen.

Namun, akan sulit jika hanya mengandalkan penerimaan pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari menyatakan, ekstensifikasi cukai bisa menambal penerimaan negara.

Eva pun mengapresiasi rencana pemerintah menambah objek cukai guna menggenjot penerimaan negara.

"Rencana ekstensifikasi masuk akal untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah harus menggali upaya pemasukan, termasuk dengan penghematan yang sudah jadi kebijakan RAPBN 2018," kata Eva dalam keterangan tertulis, Selasa (4/7/2017).

Menurut Eva, ekstensifikasi harus dilakukan lantaran negara tidak bisa hanya mengandalkan potensi pajak untuk mengejar target penerimaan.

Apalagi masih ada hambatan di internal Direktorat Jenderal Pajak, seperti pengelolaan sistem data yang belum terintegrasi, maupun koordinasi lintas instansi dalam menguatkan kinerja.

Eva mengatakan, pemerintah bisa memasukkan produk plastik, dan minuman bersoda sebagai objek cukai baru.

Untuk plastik, pemerintah bisa berkaca dari negara Uni Eropa yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan soda bisa mencontoh Jepang.

"Plastik, model ini bisa diambil dari Eropa yang komitmen terhadap lingkungan sudah terlembaga. Untuk elemen soda, mungkin bisa studi ke Jepang," ungkap Eva.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+