Jokowi Keluhkan Resolusi Parlemen Norwegia Soal Kelapa Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluhkan Resolusi Parlemen Norwegia pada 2 Juni 2017 mengenai kelapa sawit.

Jokowi menyampaikan keluhannya ini saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg, di sela-sela penyelenggaraan KTT G20 di Hamburg Messe, Jerman, Sabtu (8/7/2017) siang waktu setempat.

Resolusi tersebut menyerukan penghentian sawit dan biodiesel berbasis sawit karena mengakibatkan masalah lingkungan, korupsi, HAM dan perdagangan anak.

Hal ini dikhawatirkan mengganggu hubungan dagang antara Indonesia dan Norwegia.

Menurut Presiden, Resolusi Parlemen Norwegia tak sejalan dengan semangat kerja sama REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries Plus) antara Indonesia dan Norwegia.

(Baca: Paska Resolusi Sawit, Parlemen Uni Eropa Temui Menko Perekonomian)

Resolusi ini, lanjut dia, menafikan upaya-upaya Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

"Saya percaya Pemerintah Norwegia akan mendukung hubungan perdagangan yang terbuka dan fair," kata Jokowi, seperti dikutip dari setkab.go.id.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2016 mengalami peningkatan 40,5 persen dibanding tahun 2015.

Investasi juga meningkat hingga 772 persen, termasuk peningkatan investasi portofolio dari Pension Global Fund Norwegia.

"Perkembangan positif ini perlu terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan," kata Presiden.

Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memperoleh peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga rating dunia.

Dengan demikian, ia berharap negosiasi Indonesia-EFTA CEPA (European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) dapat diselesaikan tahun ini.

Illegal Fishing

Di samping itu, Jokowi dan Solberg juga membahas mengenai sektor kelautan dan perikanan.

Presiden mengapresiasi peningkatan intensitas kerja sama kelautan dan perikanan antara kedua negara, termasuk dukungan Norwegia terhadap upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia.

(Baca: Susi: Pemberantasan "Illegal Fishing" Jadi "Go Internasional")

"Saya ingin mendorong formalisasi kerja sama di bidang ini, mencakup pemberantasan IUU Fishing, tata kelola perikanan, budidaya berkelanjutan, dan perlindungan laut," kata Jokowi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

(Baca: Ini Rangkaian Dampak Positif dari Kebijakan Pemberantasan "Illegal Fishing")