INDEF Kritik Program Kedaulatan Pangan Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 10/07/2017, 18:01 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengkritik program kedaulatan pangan yang diusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjelaskan anggaran kedaulatan pangan melonjak 53,2 persen dari Rp 63,7 triliun pada tahun 2014 mencapai Rp 103,1 triliun pada APBN 2017.

Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Hal itu disampaikan Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor INDEF, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017).

(Baca: Konsep Kedaulatan Pangan Jokowi-JK Butuh Biaya Besar)

Adapun anggaran senilai ratusan miliar rupiah paling banyak dialokasikan untuk peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

Hal itu dialokasikan melalui empat komponen, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian PU-Pera, subsidi pupuk, dan subsidi benih.

Total belanja keempat komponen ini melonjak 61,7 persen dari Rp 40,2 triliun pada APBN 2014 menjadi Rp 65 triliun pada APBN 2017.

Artinya, empat komponen ini telah menyedot 59,5 persen dari total alokasi anggaran kedaulatan pangan.

Enny mencontohkan, salah satu kebijakan yang belum optimal terkait padi, jagung, dan kedelai.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.