Indef Ingatkan Pemerintah soal Bahaya Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guna mengurangi jumlah penduduk miskin Indonesia yang saat ini terus bertambah di tengah pertumbuhan perekonomian yang bagus.

"Program pengurangan kemiskinan itu contohnya sudah banyak. Ada program reformasi agraria, program akses keuangan, program akses keterampilan. Mudah-mudahan jalan, itu program yang sudah bagus, tinggal dijalankan atau tidak," kata Didik di Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Imbas meningkatnya jumlah masyarakat miskin di Indonesia, saat ini industri ritel di tanah air menjadi tidak sehat. Tak sedikit perusahaan yang bergerak di industri tersebut merumahkan karyawannya, lantaran daya beli masyarakat turun.

(Baca: Kemiskinan Makin Dalam dan Kian Parah)

"Sekarang banyak ritel yang tidak berkembang, daya beli turun. Itu indikasi bahwa pemerintah tidak punya target yang bagus untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah gagal mengurangi kemiskinan, padahal ekonomi normal," ujar dia.

Dengan fakta itu, pemerintah diingatkan untuk segera menuntaskan persoalan yang ada. Alasannya, hal itu bisa berdampak pada turunnya kepercayaan publik pada pemerintah. Bahkan, dampak lainnya bisa memicu krisis yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1997 silam.

"Harus waspada, spiral kebawahnya bisa cepat kalau tidak diantisipasi dan diatasi. Seperti krisis 1997 kan tiba-tiba saja merosot ke bawah, kayak papan luncur. Mumpung tidak seperti itu lebih baik waspada," tutup dia.

(Baca: Tekan Kemiskinan di Bawah 10 Persen pada 2018, Apa Langkah Pemerintah?)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta orang pada Maret 2017, bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan jumlah September 2016.