Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik.

Menimbang Kemiskinan Pedesaan

Kompas.com - 04/03/2019, 07:04 WIB
Program Bantuan Kemiskinan Rakyat Sejahtera diresmikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Senin (23/4/2018). Kementerian Pertanian memberikan bantuan pertanian untuk rumah tangga miskin di perdesaan, salah satunya Keluarga Ibu Atik, warga Desa Cikancana. KOMPAS.com/ KURNIASIH BUDIProgram Bantuan Kemiskinan Rakyat Sejahtera diresmikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Senin (23/4/2018). Kementerian Pertanian memberikan bantuan pertanian untuk rumah tangga miskin di perdesaan, salah satunya Keluarga Ibu Atik, warga Desa Cikancana.

Namun, sejauh ini penggunaan dana desa masih menjadi teka-teki karena belum begitu terdengar pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Jikapun cukup sering terdengar adanya BUMDes, namun terasa sangat elitis, terkadang hanya menjadi lahan pencitraan tokoh-tokoh tertenti di lembaran media. Bahkan boleh jadi, dana desa hanya dijadikan kavling yang dikuasai elite-elite desa.

Sejatinya, pemerintah daerah pun bisa berperan menurunkan angka kemiskinan di dearahnya melalui program kegiatan yang melibatkan masyarakat bawah.

Dengan kata lain, penduduk miskin yang ada di daerah pedesaan jangan hanya dibutuhkan saat pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk mendulang suara.

Tetapi setelah pilkada, tak satu pun program kesejahteraan yang digulirkan pemerintah daerah.

Yang juga tak kalah penting, bagi daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, mestinya tidak ada lagi penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Terakhir, catatan penting bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahwa pemberantasan kemiskinan tidak hanya soal pengendalian harga (inflasi) dengan harapan akan menekan pengeluaran penduduk miskin, tapi lebih kepada peningkatan kapasitas dan peluang masyarakat miskin untuk memperbaiki taraf hidupnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selama ini, pemerintah sangat teropsesi untuk mengendalikan fluktuasi harga-harga dan berjuang habis-habisan menjaga agar garis kemiskinan tidak terlalu tinggi.

Parahnya lagi, pemerintah tak pernah berani mematok garis kemiskinan secara kontekstual. Karena, poverty line atau ambang batas miskin sampai hari ini sangatlah rendah, sehingga orang yang berpengeluaran sedikit di atas Rp 400.000 perbulan akan serta-merta tidak masuk ke dalam kategori miskin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.