Garap Tol Trans Sumatera, Hutama Karya Incar Pendapatan Rp 34,32 Triliun Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) mengincar pertumbuhan kinerja keuangan pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan transformasi yang dilakukan perseroan.

Transformasi bisnis Hutama Karya dimulai sejak 2016. Sebelumnya, pada 2014-2015, Hutama Karya mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

Pada 2016, pendapatan HK sebesar Rp 8,82 triliun, sedangkan pada 2018 sudah meningkat 200 perseb menjadi Rp 26,54 triliun. Tahun ini, pendapatan perseroan diproyeksi mencapai Rp 34,32 triliun atau naik 29,3 persen dibandingkan 2018.

Baca juga: Siapkan Rp 45 Triliun, Hutama Karya Garap Dua Ruas Tol di Sumatera

Sementara itu, laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) pada 2016 sebesar Rp 730 miliar, sedangkan 2018 mencapai Rp 3,26 triliun atau meningkat 346,5 persen. Tahun ini, EBITDA diproyeksi mencapai Rp 5,27 triliun atau naik 61,6 persen dibandingkan 2018.

Kemudian, pada 2016, laba bersih perseroan sebesar Rp 300 miliar, sedangkan 2018 telah mencapai Rp 2,2 triliun atau melonjak 633 persen. Tahun ini, laba bersih diproyeksi sebesar Rp 2,2 triliun atau sama dengan 2018.

“Penugasan JTTS berdampak positif pada kinerja Hutama Karya. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan mencapai 43 persen, pertumbuhan laba bersih 73 persen, dan pertumbuhan aset 76 persen,” kata Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjayani dalam pernyataannya, Jumat (8/3/2019).

Baca juga: Hutama Karya Optimistis Tol Lampung-Palembang Rampung April 2019

Anis menegaskan, saat ini perseroan bersama Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan juga tengah mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang inovatif untuk menyukseskan pembangunan JTTS.

Untuk mendukung kesuksesan pembangunan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang jumlahnya hingga 2019 menjadi sebesar Rp 16,1 triliun. Selain itu, pemerintah telah memberikan penjaminan atas pinjaman HK senilai Rp 54,9 triliun.

“Dengan demikian, HK bisa mendapatkan pembiayaan yang kompetitif dengan tenor yang lebih panjang sesuai nature project,” tutur Anis.