JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Pra-Kerja yang ditawarkan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menuai pro dan kontra lantaran adanya anggapan bahwa pengangguran yang akan digaji.
Namun menurut Guru Besar bidang Ilmu Manajeman Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Rhenald Kasali, kartu Pra-Kerja akan bermanfaat bila terealisasi.
Hanya saja Rhenald menilai perlu ada roadmap program tersebut yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja.
"Roadmap itu harus mendefinisikan siapa yang berhak menerima jaminan sosial ini, bagaimana bentuknya, dan lama bantuan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (14/3/2019).
Baca juga: Mengenal Kartu Pra-Kerja yang Dijanjikan Jokowi
"Lalu mengenai perencanaan pembiayaan, transformasi balai-balai latihan kerja, kemudian sertifikasi profesi, serta keterlibatan perusahaan swasta untuk melatih ulang," sambung dia.
Rhenald mengatakan, kartu tersebut bisa menjadi jembatan para pekerja untuk menjawab kebutuhan dunia usah melalui layanan pelatihan vokasi.
Pelatihan vokasi dinilai sangat penting bagi para pekerja di tengah era digital disruption yang marak dalam lima tahun belakangan ini.
Ke depan menurut Rhenald, pemerintah juga perlu terus mendatangkan investor baru dan menyiapkan para tenaga kerja muda untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif yang mandiri (start up).
"Ibaratnya, kita tetap memberikan pancing dan kail, namun lebih upgrade," kata dia.
Baca juga: Pemerintah Kaji Tunjangan bagi Korban PHK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.