Kompas.com - 22/03/2019, 19:25 WIB
Ilustrasi uang elektronik www.shutterstock.comIlustrasi uang elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini publik ramai membahas terkait uang digital atau uang elektronik. Bahkan heboh di media sosial dan dunia maya soal hukum keberadaanya, apakah haram, halal, riba, atau lainnya.

Lalu, seperti apa sebenarnya?

Pengamat Ekonomi Syariah dari United Nations Development Programme (UNDP), Greget Kalla Buana, mengatakan, sejatinya uang elektronik sudah berlaku di Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Kehadirannya tentu sudah melalui mekanisme yang sesuai dan diatur oleh institusi terkait di Indonesia.

"Ketika kita berbicara tentang uang elektronik, selama itu sudah berlaku di Indonesia dan sudah dipergunakan secara luas, artinya sudah pasti memenuhi peraturan dari institusi terkait. DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah," kata Greget dihubungi Kompas.com, Jumat (22/3/2019).

Greget mengatakan, selain dari DSN MUI, aturan tentang uang elektronik itu sudah mengikuti aturan Bank Indonesia.

Terkait apakah ada unsur riba di dalamnya, sebenarnya sudah disiasati dengan baik oleh setiap penyedia layanan.

"Kalau dibilang riba, sebenarnya sudah disiasati dengan penggunaannya. Misalnya saya beli Rp 30.000, yang masuk ke dompet digital juga Rp 30.000. Enggak ada penambahan atau pengurangan," jelasnya.

"Jadi itu enggak ada riba di situ. Karena apa yang kita bayarkan, itu yang kita terima," lanjutnya.

Penyebab kekhawatiran

Dia menilai, sejauh ini dari sisi praktinya keberadaan UE sudah sebagaimana mestinya atau sudah halal dipergunakan. Namun, yang patut dan mungkin jadi kekhawatiran publik ialah terkait kontraknya. Sehingga, belakangan ini ada isu uang digital itu riba, dan lainnya.

"Katakanlah 10.000 orang menggunakan uang elektronik. Uang mereka yang dijadikan deposit di dalam uang elektonik itu tersimpan dalam rekening. Pertanyaannya, rekening apa (syariah atau konvensional)? Itu diputar oleh providernya melalui sebuah kontrak atau akad. Pertanyaan berikutnya, seperti apa kontrak atau akad tersebut? Barangkali orang-orang menganggap uang elektronik riba karena akadnya tidak berdasarkan syariah, sehingga dalam proses perputaran uangnya nanti menghasilkan riba," jelasnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Cara Beli Emas Antam secara Online dan Offline

Spend Smart
Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Cara Mengisi Shopeepay lewat BSI Mobile dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Pembangunan Hunian Warga Terdampak Bencana di NTT dan NTB Ditargetkan Rampung Maret 2022

Whats New
Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Bangun Kilang di Tuban, Pertamina Pastikan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Mau Nabung di ATM Setor Tunai Mandiri Terdekat? Simak Caranya

Whats New
Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Sisa Anggaran di Bangka Belitung Capai Rp 798,38 Miliar

Whats New
Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Di Forum G20, Indonesia Minta AS hingga China Sampaikan Rencana Tapering Off

Whats New
UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

UMKM Mau Punya Website Sendiri? Cek Solusi Mudah dan Murah Berikut

Smartpreneur
KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

KAI Services Perluas Bisnis, Dirikan Lokomart di Stasiun Pasar Senen Jakarta

Rilis
LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Whats New
Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Belum Lunas, Utang Lapindo ke Negara Mencapai Rp 2,23 Triliun

Whats New
Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Nilai Ekspor Kopi Jawa Barat Baru 40 Juta Dollar AS, BI: Potensinya Bisa Lebih Besar

Whats New
Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Kembangkan Kerja Sama Sektor Energi, UGM Gandeng Subholding Gas Pertamina

Rilis
Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Pemerintah Terapkan DMO dan DPO Minyak Goreng, YLKI: Kenapa Tidak dari Kemarin-Kemarin?

Whats New
Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Indonesia Siap Sampaikan Komitmen Jadi Pusat Produksi Vaksin Global di Pertemuan G20

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.