Kompas.com - 22/03/2019, 19:25 WIB
Ilustrasi uang elektronik www.shutterstock.comIlustrasi uang elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini publik ramai membahas terkait uang digital atau uang elektronik. Bahkan heboh di media sosial dan dunia maya soal hukum keberadaanya, apakah haram, halal, riba, atau lainnya.

Lalu, seperti apa sebenarnya?

Pengamat Ekonomi Syariah dari United Nations Development Programme (UNDP), Greget Kalla Buana, mengatakan, sejatinya uang elektronik sudah berlaku di Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Kehadirannya tentu sudah melalui mekanisme yang sesuai dan diatur oleh institusi terkait di Indonesia.

"Ketika kita berbicara tentang uang elektronik, selama itu sudah berlaku di Indonesia dan sudah dipergunakan secara luas, artinya sudah pasti memenuhi peraturan dari institusi terkait. DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah," kata Greget dihubungi Kompas.com, Jumat (22/3/2019).

Greget mengatakan, selain dari DSN MUI, aturan tentang uang elektronik itu sudah mengikuti aturan Bank Indonesia.

Terkait apakah ada unsur riba di dalamnya, sebenarnya sudah disiasati dengan baik oleh setiap penyedia layanan.

"Kalau dibilang riba, sebenarnya sudah disiasati dengan penggunaannya. Misalnya saya beli Rp 30.000, yang masuk ke dompet digital juga Rp 30.000. Enggak ada penambahan atau pengurangan," jelasnya.

"Jadi itu enggak ada riba di situ. Karena apa yang kita bayarkan, itu yang kita terima," lanjutnya.

Penyebab kekhawatiran

Dia menilai, sejauh ini dari sisi praktinya keberadaan UE sudah sebagaimana mestinya atau sudah halal dipergunakan. Namun, yang patut dan mungkin jadi kekhawatiran publik ialah terkait kontraknya. Sehingga, belakangan ini ada isu uang digital itu riba, dan lainnya.

"Katakanlah 10.000 orang menggunakan uang elektronik. Uang mereka yang dijadikan deposit di dalam uang elektonik itu tersimpan dalam rekening. Pertanyaannya, rekening apa (syariah atau konvensional)? Itu diputar oleh providernya melalui sebuah kontrak atau akad. Pertanyaan berikutnya, seperti apa kontrak atau akad tersebut? Barangkali orang-orang menganggap uang elektronik riba karena akadnya tidak berdasarkan syariah, sehingga dalam proses perputaran uangnya nanti menghasilkan riba," jelasnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Sri Mulyani Putuskan Harga Pertalite dan Tarif Listrik Subsidi Tak Naik Tahun Ini

Whats New
Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Tahan Harga Pertalite, Kas Pertamina Bisa Tekor Rp 190 Triliun

Whats New
Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Serap Ide Masyarakat, IWIP Berikan Alat Tangkap Perikanan kepada 20 Nelayan di Halmahera Timur

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.