Pengusaha Minta Diberi Ruang untuk Kelola Air Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan pengusaha menilai pihak swasta harus diberikan ruang untuk melakukan pengelolaan air ‎bersih. Dengan demikian, keterbatasan anggaran pemerintah dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat bisa teratasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, selama ini banyak masyarakat sulit mendapatkan air bersih karena anggaran pemerintah yang terbatas untuk penyediaan air. Sementara itu, BUMN yang mendapatkan tugas dari pemerintah dalam penyediaan air juga tidak mampu memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di banyak wilayah.

"Peran swasta perlu sekali karena kan anggaran pemerintah terbatas. Negara sama sekali tidak diabaikan karena negara yang mengeluarkan izin. Kalau misalnya swasta macam-macam, cabut saja izinnya. Berdasarkan UUD 45 Pasal 33 memang air itu dikuasai oleh negara, tetapi yang dikuasai itu izinnya," kata Hariyadi dalam keterangannya, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Manfaatkan Dana Desa, 500 Keluarga di Bromo Tengger Dapat Air Bersih

Menurut Hariyadi, masuknya pihak swasta dalam pengelolaan dan penyediaan air bersih, bukan berarti menutup akses masyarakat dalam mendapatkan sumber air yang layak konsumsi. Sebab, nantinya bisa diatur sumber mata air yang tetap dapat diakses langsung  masyarakat.

Terkait polemik pengelolaan air bersih di mana sejumlah LSM mendesak agar pengelolaan air bersih sepenuhnya dikelola BUMD, menurut Hariyadi usulan itu menghambat realisasi pelayanan air bersih untuk seluruh warga.

Sementara itu, Direktur Jenderl Cipta Karya Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga mengakui, APBN memang tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan  pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di dalam negeri.

Baca juga: Dana Sosial-Keagamaan Dimanfaatkan untuk Penyediaan Layanan Air Bersih

"Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN ini mungkin hanya mampu 30 persen, sisanya 70 persen diharapkan dari swasta. Di mana sebetulnya swasta ini tentu kuncinya adalah tarif. ini yang perlu kajian kembali dari kita," sebut dia.

Oleh sebab itu, lanjut Danis, dirinya berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, banyak SPAM yang bisa dibangun dalam rangka menyediaan air bersih bagi masyarakat.