Pemain Fintech di Luar Jawa Baru Satu, OJK Siapkan Kemudahan

Kompas.com - 17/06/2019, 09:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemain baru baru di bisnis fintech peer to peer (p2p) lending terus bermunculan. Namun, saat ini pemain fintech masih terpusat di pulau Jawa dan hanya 1 yang berasal dari luar pulau Jawa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ingin pelaku fintech lending juga berasal dari berbagai wilayah.

OJK mencatat per 23 Mei 2019 terdapat 113 fintech lending yang sudah terdaftar dan diawasi oleh regulator. Rinciannya 109 berasal dari Jabodetabek, satu asal Bandung, dua dari Surabaya, dan satu lagi dari Lampung.

Berdasarkan jenis usaha 107 merupakan fintech konvensional dan enam berbasiskan Syariah. Berdasarkan statusnya 81 entitas lokal dan 32 lainnya berstatus penanaman modal asing.

Baca juga: Jangan Lupa, Bijak dalam Pinjam Dana di Fintech

"Saat ini ada potensi total 254 perusahaan fintech baru. Rinciannya perusahaan yang dalam proses pendaftaran 20 entitas, perusahaan yang permohonan pendaftarannya dikembalikan sebanyak 94 perusahaan, dan 27 perusahaan berminat mendaftar," kata Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi, Jumat (14/6/2019) seperti dikutip dari Kontan.co.id.

Dia mengatakan, pelaku dari luar pulau Jawa masih minim yang ingin masuk ke bisnis ini. Hendrikus menilai, hal ini karena penyebaran informasi ke luar pulau Jawa tidak secepat di pulau Jawa.

Guna meningkatkan jumlah fintech yang berasal dari luar Jawa, OJK akan memberikan kemudahan proses pendaftaran.

"Bagi non Jawa, hanya satu minggu akan kami keluarkan tanda daftarnya. Enggak adil? Ini kan satu pertimbangan, masih banyak pertimbangan yang lain. Harapannya putra daerah bisa membuat fintech peer to peer lending sendiri di daerahnya sendiri," ucap Hendrikus.

Baca juga: Terlilit Pinjaman Online, Lunasi dengan 3 Cara Ini

Langkah mempermudah fintech asal luar Jawa mendapatkan tanda daftar guna memperluas jangkauan pinjaman ke seluruh Indonesia.

Hendrikus mengatakan, fintech peer to peer lending dikembangkan di Indonesia untuk membidik pelaku usaha yang unbankable dan undeserved. Dia menyebut ada 150 juta UMKM, namun 40 juta di antaranya tidak memiliki rekening bank.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Sumber


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.