Dua Tahun Berturut-turut Konsumsi LPG 3 Kg Lampaui Kuota APBN

Kompas.com - 25/06/2019, 19:02 WIB
Pertamina Salurkan 430.000-an elpiji ke 9.150 pangkalan di Sumut mulai awal Ramadhan, Rabu (15/5/2019) MEI LEANDHA / KOMPAS.comPertamina Salurkan 430.000-an elpiji ke 9.150 pangkalan di Sumut mulai awal Ramadhan, Rabu (15/5/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mewaspadai potensi kembali terlampauinya konsumsi LPG tabung 3 kg dari kuota yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pasalnya, baru memasuki kuartal kedua tahun anggaran 2019, konsumsi LPG 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah sudah mencapai 2,2 miliar kilogram (kg). Adapun APBN 2019 telah menetapkan kuota konsumsi LPG 3 kg sebesar 6,98 miliar kg.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, jika konsumsi LPG 3 kg melampaui kuota, bisa berisiko terhadap kondisi keuangan negara.

Pasalnya, harga LPG sangat terpengaruh oleh harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price), pergerakan kurs, serta perubahan parameter perhitungan subsidi, termasuk volume yang sejak 2008 terus meningkat. Sementara, harga LPG sendiri sejak 2008 tak berubah pada Rp 4.250 per kg.

"Berarti kalau konsumsinya bergerak maka risikonya ada di keuangan negara. Harga jual eceran itu tetap, jadi kalau lagi melebar dibayar oleh anggaran keuangan negara," ujar Suahasil ketika rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Secara historis, data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, dua tahun belakangan konsumsi LPG 3 kg terus melampaui kuota yang ditetapkan oleh APBN.

Pada tahun 2017 lalu, kuota konsumsi yang ditetapkan oleh APBN-P untuk LPG 3 kg sebesar 6,23 miliar kg sementara realisasi sebesar 6,31 miliar kg.

Adapun pada 2018 APBN menetapkan kuota konsumsi LPG 3 kg sebesar 6,45 miliar kg dengan realisasi 6,53 miliar kg.

Suahasil menjelaskan, konsumsi LPG 3 kg terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 5,5 persen pertahun. Salah satu penyebabnya adalah distribusi LPG 3 kg yang masih terbuka yang juga berpotensi memunculkan kasus pengoplosan dan penimbunan.

Untuk itu menurut Suahasil langkah paling tepat adalah membenahi mekanisme distribusi LPG bersubsidi supaya benar-benar dinikmati yang berhak.

"Beberapa mekanisme telah diujicoba termasuk menggunakan sistem geometrik, e-voucher, dan ujicoba oleh beberapa kementerian lembaga di pemerintah. Teknologinya ada, bisa digunakan," tambahnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Whats New
Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

Whats New
Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Whats New
BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X