Pemerintah Akui Pemindahan Ibu Kota Ada Unsur Politik

Kompas.com - 10/07/2019, 12:27 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/3/2019). KOMPAS.com/MUTIA FAUZIAMenteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (13/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegro mengakui, rencana pemindahan ibu kota bermuatan politis.

“Pasti ada motif politik. Kita ingin ibu kota baru itu Indonesia sentris, karena di desain dan dipilih bangsa sendiri,” ujar Bambang di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Bambang menjelaskan, Jakarta dipilih sebagai ibu kota Indonesia merupakan pilihan dari Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Atas dasar itu, pemerintah ingin membangun ibu kota baru yang dibangun dan dipilih oleh bangsa sendiri.

“Kita ingin punya ibu kota yang kita desain dan bangun dengan kemampuan sendiri,” kata Bambang.

Baca: Kajian Pindah Ibu Kota Sudah 90 Persen Rampung

Bambang menambahkan, nantinya ibu kota baru dibangun di wilayah yang benar-benar baru. Rencananya, ibu kota baru ini akan dibangun di wilayah Kalimantan.

“Mengenai lahan, kita ingin kota baru ini yang dibangun dari 0 menjadi kota ideal. Sehingga desainnya membutuhkan lahan yang luas. Kita ingin pertumbuhan kotany terkendali,” ucap dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
komentar di artikel lainnya
Close Ads X