Buru Kapal Illegal Fishing, Susi Ajak Negara Lain Buka-bukaan

Kompas.com - 22/07/2019, 18:46 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap pulau terdepan yang ada di Kepulauan Riau, seperti Anambas bisa jadi pioner utama industri perikanan dan pariwisata kelautan.
HUMAS KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANANMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap pulau terdepan yang ada di Kepulauan Riau, seperti Anambas bisa jadi pioner utama industri perikanan dan pariwisata kelautan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak seluruh negara untuk membuka data sistem pemantauaan kapal atau Vessel Monotoring System (VMS).

Ajakan itu disampaikan Susi pada acara International Workshop on IUU Fishing and Organized Crimes yang digelar di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Tadi saya minta mereka membuka data VMS-nya," ujarnya di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Workshop internasional tersebut diikuti oleh perwakilan sejumlah negara di kawasan Afrika, Timur Tengah dan Pasifik.

Baca juga: Berantas Illegal Fishing, Malaysia Ingin Belajar dari Satgas Pimpinan Susi

Susi menilai sharing data VMS antar negara sangat penting untuk memburu kapal-kapal yang digunakan untuk melakukan aksi illegal fishing alias pencurian ikan.

Memang sudah ada aturan FAO agar pelabuhan-pelabuhan tidak lagi menerima hasil tangkapan ikan dari kapal pencuri ikan.

Tetapi kapal-kapal illegal fishing tersebut, kata Susi, melakukan kamuflase sehingga tetap bisa bersandar di pelabuhan.

Baca juga: Susi: 10.000 Kapal Pelaku Illegal Fishing Telah Angkat Kaki dari Indonesia

Salah satunya seperti kapal buruan Interpol yang pekan lalu ditangkap oleh Satgas 115 pimpinan Susi, yakni MV NICA.

"Kalau ke pelabuhan pasti kamuflase kayak kemarin kapal NICA kan pakai (status) kapal kargo," kata dia.

Saat ini ungkap menteri nyentrik asal Pangandaran itu, sudah ada 6 negara yang mau sharing data VMS. Selain itu sudah ada 16 negara yang sudah komitmen tentang kejahatan perikanan trans-nasional.

Baca juga: KKP Ancam Jerat Perusahaan dalam Kasus Illegal Fishing

Susi sendiri terus mendorong agar komitmen itu bisa menjadi kesepatan bersama negara-negara di dunia melalui resolusi PBB.

"Kita perlu 70 negara minimal untuk jadi resolusi, jadi masih PR besar. Tetapi tidak boleh pesimis, Juanda saja bisa menggolkan negara kepulauan," kata dia.

"Bayangkan kalau tidak ada Juanda seluruh dunia lautnya kayak apa, cuma 3 mil (dari garis pantai) semuanya. Karena Juanda kita punya 200 nautical mile," sambung Susi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X