Kompas.com - 06/08/2019, 21:32 WIB
Ilustrasi desa KOMPAS/ANASTASIA JOICEIlustrasi desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur dinilai tepat lantaran mampu mendongkrak perekonomian daerah.

Namun, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi pedesaan.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Ari Kuncoro menyebut, pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatkan kapasitas produksi perekonomian, menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatan akses bekerja bagi penduduk kota maupun pedesaan dan peningkatan akses perdagangan bagi penduduk, baik kota maupun pedesaan. Adanya infrastruktur juga meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan tinggi serta relokasi sektor manufaktur ke daerah.

Baca juga: Realisasi Penyaluran Dana Desa Hingga Juni 2019 Rp 41,83 Triliun

"Yang paljng dinikmati masyarakat dari Infrastruktur adalah soal waktu (jarak tempuh), masyarakat yang tadinya konektivitasnya jalan provinsi yang pas-pasan atau ada tapi macet bisa menikmati perjalanan mereka. Kedua yang berkesan bagi masyarakat itu bahwa di luar daerah mereka banyak yang menarik, dan ini yang mendorong sektor pariwisata," ujar Ari dalam keterangannya pada diskusi bertajuk Mengukur Infrastruktur: Sejauh Mana Pembangunan Infrastruktur Menstimulasi Pembangunan Ekonomi di Daerah, Selasa (6/8/2019).

Menurut Ari, dampak pembangunan infrastruktur juga terasa pada peningkatakan perekonomian daerah. Masyarakat tidak perlu lagi mencari penghidupan di kota besar, namun mereka dapat membangun usaha dengan tetap tinggal di desa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bagi orang desa, sekarang bisa hidup di desa, dia bisa punya bisnis di tempatnya. Anak-anak petani bisa menggunakan tehnologi internet untuk menjual produk pertanian ayahnya," jelasnya.

Baca juga: Startup Ini Fasilitasi E-ticketing untuk Desa Wisata

Adapun Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufiq Madjid mengungkapkan, saat ini telah terjadi perubahan paradigma pembangunan desa, di mana desa sebagai subyek utama pembangunan.

"Pertama, pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan (eksistensindesa). Sedangkan subsidiaritas berarti penggunaan kewenangan staf lokal," ungkap Taufiq.

Kedua, imbuh dia, kedudukan desa sebagai pemerintah berbasis masyarakat, yaitu campuran dari komunitas yang mengatur dirinya sendiri (self governing community) dan pemerintah lokal (local self government).

Baca juga: Para Petani di Desa Girimukti Tak Takut Lagi akan Kemarau

Untuk mewujudkan hal itu, lanjut Taufiq, dilaksanakan kebijakan dana desa yang dari sisi pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2015 sampai 2018, penyalurannya tiap tahun meningkat.

"Dana desa telah meningkatkan akses transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan usaha milik desa (BUMDes)," kata dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Intip Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Simak Saham-saham yang Bisa Dicermati

IHSG Intip Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Simak Saham-saham yang Bisa Dicermati

Whats New
[POPULER MONEY] Direktur Indomaret Meninggal akibat Kecelakaan | Kapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

[POPULER MONEY] Direktur Indomaret Meninggal akibat Kecelakaan | Kapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi

Whats New
Kapal Kandas di Lombok Timur, KKP Minta Perusahaan Tanggung Jawab Pulihkan Terumbu Karang

Kapal Kandas di Lombok Timur, KKP Minta Perusahaan Tanggung Jawab Pulihkan Terumbu Karang

Whats New
Harta Elon Musk Setara Total Kekayaan Bill Gates dan Warren Buffett

Harta Elon Musk Setara Total Kekayaan Bill Gates dan Warren Buffett

Whats New
Cara Isi Saldo OVO Lewat M-Banking BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Cara Isi Saldo OVO Lewat M-Banking BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri

Whats New
 Apa Itu Reksa Dana Indeks?

Apa Itu Reksa Dana Indeks?

Spend Smart
Apakah yang Dimaksud dengan Distribusi dan Distributor?

Apakah yang Dimaksud dengan Distribusi dan Distributor?

Whats New
Mengenal Beda ETF dan Reksa Dana Biasa yang Perlu Kamu Tahu

Mengenal Beda ETF dan Reksa Dana Biasa yang Perlu Kamu Tahu

Spend Smart
Baragam Faktor Utama Pendukung Keberhasilan Usaha

Baragam Faktor Utama Pendukung Keberhasilan Usaha

Work Smart
Direktur Indomaret Yan Bastian Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang

Direktur Indomaret Yan Bastian Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Cipularang

Whats New
Cara Mengisi Shopeepay di Alfamart dan Indomaret

Cara Mengisi Shopeepay di Alfamart dan Indomaret

Spend Smart
Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, Serta Biaya-biaya Lainnya

Jenis Tabungan, Jumlah Setoran Awal BRI, Serta Biaya-biaya Lainnya

Whats New
Program Makmur Integrasikan Petani dengan BUMN, Erick Thohir: Tidak Mungkin Kita Berdiri Sendiri

Program Makmur Integrasikan Petani dengan BUMN, Erick Thohir: Tidak Mungkin Kita Berdiri Sendiri

Rilis
Siap-siap, Kemensos Bakal Cairkan Bansos Rp 74,08 Triliun Tahun 2022

Siap-siap, Kemensos Bakal Cairkan Bansos Rp 74,08 Triliun Tahun 2022

Whats New
Dengan Program Makmur Pupuk Kaltim, Pendapatan Petani Padi di Banyuwangi Naik Jadi Rp 24 Juta per Hektare

Dengan Program Makmur Pupuk Kaltim, Pendapatan Petani Padi di Banyuwangi Naik Jadi Rp 24 Juta per Hektare

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.