BI Rilis Aturan QRIS, Nilai Per Tranksaksi QR Code Maksimal Rp 2 Juta

Kompas.com - 21/08/2019, 13:07 WIB
Fidia (25), pemilik warung Pecel Ayam Gondrong yang terletak di Kebon Sirih, Jakarta. Ia melayani pembayaran dengan Go-Pay menggunakan fitur QR Code. Fatimah Kartini Bohang/Kompas.comFidia (25), pemilik warung Pecel Ayam Gondrong yang terletak di Kebon Sirih, Jakarta. Ia melayani pembayaran dengan Go-Pay menggunakan fitur QR Code.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) baru saja meluncurkan Quick Response (QR) Code Indonesian Standard ( QRIS) pada perayaan HUT Indonesia ke-74 Sabtu (17/8/2019) lalu.

Aturan terkait implementasi QRIS tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran pada 16 Agustus 2019.

"Penerbitan ketentuan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)," tulis BI dalam keterangannya, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: Ini Biaya Transaksi dengan Menggunakan QRIS Bank Indonesia

Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp 2 juta per transaksi.

Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap Pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen risiko Penerbit.

Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran berlaku juga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia. 

"Dalam hal ini, pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran asing harus bekerja sama dengan Penerbit dan/atau Acquirer di Indonesia berupa Bank BUKU 4," jelas BI.

Baca juga: BI Luncurkan QR Code Berstandar Indonesia

BI pun menjelaskan, untuk PJSP yang belum menerapkan QRIS wajib menyesuaikan QRCode Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan standar QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.

"Pihak yang sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku telah menggunakan QR Code Pembayaran dengan model penggunaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar QRIS, wajib menyesuaikan QR Code Pembayaran yang digunakannya sesuai dengan standar QRIS paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019," tulis BI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X