Menko Darmin: Bagi-bagi Sertifikat Tanah Tak Ada Artinya jika...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tingkat penetrasi keuangan penduduk Indonesia masih rendah.

Tak hanya ke pasar modal, akses keuangan penduduk Indonesia terutama bagi mereka yang tinggal di daerah ke sektor perbankan pun juga masih rendah.

Darmin mengatakan, belum lama ini dirinya membisiki Presiden Joko Widodo mengenai program reforma agraria yang berupa bagi-bagi sertifikasi tanah.

Menurut dia, program tersebut tak akan ada artinya jika akses penduduk terhadap produk keuangan, terutama untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan masih terbatas.

"Saya kemarin bisik-bisik pada presiden untuk apa sertifikasi tanah besar-besaran kalau kemudian tingkat akses sektor keuangan (masih kurang)," kata dia dalam acara Capital Market Summit and Expo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Perluas Akses Keuangan Masyarakat dan UMKM, Ini yang Dilakukan OJK

Kecilnya akses rakyat ke perbankan terlihat dari besaran plafon yang diberikan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih rendah, yakni Rp 15 juta. Padahal seharusnya, jika seseorang telah memiliki sertifikat tanah, akses pendaaan mereka pun bisa kian besar.

Darmin menginginkan besaran plafon KUR nantinya bisa mencapai Rp 100 juta. Upaya ini juga bisa meningkatkan inklusi keuangan di daerah yang masih rendah.

"Nah, nati kita tambahan kalau lebih Rp 15 juta sampai dengan berapa mungkin Rp 70 juta-Rp 100 juta bisa asal penjaminan dengan membuka akses lebih luas bagi masyarakat ke sektor keuangan," jelas dia.

Baca juga: Menko Darmin: Listrik Mati Pasti Merugikan...