KPPU: Dugaan Monopoli Ovo dan Lippo Group Masih Dalam Tahap Penelitian

Kompas.com - 26/08/2019, 18:40 WIB
Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih (tengah) saat konferensi pers perkembangan monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat oleh beberapa pihak di Jakarta, Senin (26/8/2019). KOMPAS.COM/FIKA NURUL ULYAKomisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih (tengah) saat konferensi pers perkembangan monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat oleh beberapa pihak di Jakarta, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan satu-satunya pembayaran digital OVO di pusat perbelanjaan dan Rumah Sakit Siloam milik Lippo Group mengarah pada dugaan monopoli usaha dan persaingan tidak sehat.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, kasus ekonomi digital termasuk Ovo dan Lippo Group menjadi konsen Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penelitian dan tengah mengumpulkan bukti dengan memanggil pihak-pihak terkait. 

"OVO masih dalam tahap penelitian. Kami telah memanggil Lippo Group, kompetitornya (secure parking), dan Lippo Mall. Kasus ini jadi prioritas kami," kata Guntur Syahputra Saragih di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Dari hasil penelitian itu, kata Guntur, terdapat beberapa bukti yang ditemukan. Seperti hilangnya pembayaran tunai dan Flazz BCA yang semula ada pada tahun 2015 di pusat perbelanjaan milik Lippo Group.

Baca juga : Dituding Monopoli di Parkiran Pusat Belanja, Ini Kata Lippo Malls dan OVO

"Tahun 2017 sejak OVO berdiri, itu cashless-nya menggunakan OVO. Bilangnya menggalakkan program pemerintah yang meniminalkan penggunaan uang tunai (cashless). Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa menghilangkan Flazz BCA padahal sama-sama cashless? Masyarakat juga lebih familiar dengan metode pembayaran yang menggunakan chip itu," kata Guntur.

"Untuk itu kita masih meneliti masalah ini dan mengkonfirmasinya dengan beberapa pihak," imbuh dia.

Dugaan-dugaan lain seperti perjanjian tertutup mungkin bisa muncul menyusul mengingat masih dalam tahap penelitian.

Dia pun tak menargetkan kapan masalah ini akan selesai dan masuk dalam tahap persidangan. Yang jelas, masalah ini menjadi salah satu prioritas, karena tahun ini KPPU memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi digital.

"Ini prioritas. Apalagi (masalah) tiket sudah masuk dalam persidangan. Dampaknya sudah besar dan industri ekonomi digital jadi prioritas kami tahun ini. Kalau kapannya (persidangan) itu tergantung perkembangan penelitian, tidak bisa ditentukan. Tapi kalau bicara prioritas, ini prioritas," pungkas Guntur.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X