Bonus Demografi, Modal Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

KOMPAS.com – Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif (antara 15-64 tahun) lebih besar daripada penduduk usia nonproduktif.

Ini akan menjadi modal peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi penduduk usia produktif harus menjadi tenaga kerja yang produktif dan kompetitif dengan skill yang baik.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan bonus demografi ini tidak secara otomatis dinikmati begitu saja.

Untuk memanfaatkannya, perlu didukung oleh kebijakan yang sesuai seperti perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengendalian jumlah penduduk, serta kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas dan keterbukaan pasar kerja.

Baca juga: Menaker: Pemerintah Berhasil Ciptakan 11 Juta Lapangan Kerja Baru

“Penangangan bonus demografi ini harus menjadi bagian penting dari pencarian solusi bersama anggota G20. Itulah pentingnya kerja sama dan pertemuan G20 Labour and Employment Ministers Meeting (G20-LEMM) ini,” kata Hanif melalui rilis tertulis, Jumat (30/8/2019).

Asal tahu saja, Menaker akan menghadiri pertemuan para Menteri Tenaga Kerja anggota G20 ini di ANA Crowne Plaza Hotel, Matsuyama, Jepang, pada 1-2 September 2019.

Menaker Hanif mengatakan pertemuan para menteri tenaga kerja ini akan menghasilkan Deklarasi Menteri Tenaga Kerja G20 yang meliputi upaya untuk mendorong pembentukan masa depan pekerjaan yang berpusat pada manusia (Shaping a Human-Centered Future of Work).

Baca juga: Menaker: Draf Revisi UU Ketenagakerjaan yang Beredar di Medsos Hoaks

Pada kesempatan itu, Menaker akan berbagi dengan anggota G20 terkait program dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi perubahan demografi khususnya bonusnya demografi yang akan segera dialami Indonesia.

Menaker akan memberikan presentasi pada sesi tematik 2 terkait pekerjaan bagi kaum muda atau youth employment.

“Pertemuan para menteri tenaga kerja G20 ini akan membahas solusi atas problematika ketenagakerjaan yang terjadi di negara masing-masing. Jadi, ada saling berbagi informasi antarnegara dan dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dunia,” katanya.

Membangun ketenagakerjaan

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, dalam G20 LEMM ini isu tematik lainnya yang dibahas antara lain employment of older workers and longer working life, new job opportunities in ageing societies for the future of long-term care work, gender equality, dan new forms of work.

“Hasil pertemuan para menteri tenaga kerja anggota G20 diharapkan akan dapat diimplementasikan dalam upaya membangun ketenagakerjaan di Indonesia,” kata Putri.

Untuk diketahui, anggota G20 terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, dan Uni Eropa.

Baca juga: Menaker: Kartu Pra Kerja Bukan Untuk Gaji Pengangguran

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang, Menaker Hanif rencananya juga kan melakukan pertemuan bilateral dengan Vice Minister of Labour and Social Development Kingdom of Saudi Arabia Dr. Abdullah Abuthnain, Governor of Ehime Tokihiro Nakamura, dan Minister of Family, Labour and Social Services Turki Zehra Zumrut Selcuk.

Selain itu, ia sekaligus melakukan penandatanganan kesepakatan kerja (MoU) Ketenagakerjaan antara Indonesia dan Turki, serta menjadi keynote speaker pada forum bisnis ketenagakerjaan.