Kemensos Terjunkan Tim Validasi Penerima PKH di Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 08/09/2019, 06:26 WIB
Tim Kemensos menyisir warga tidak mampu/pra-sejahtera Papua dan Papua Barat yang belum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. DOKUMENTASI KEMENSOSTim Kemensos menyisir warga tidak mampu/pra-sejahtera Papua dan Papua Barat yang belum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menerjunkan tim validasi untuk mendata calon keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Validasi juga dilakukan di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Menteri Sosial (Mensoso) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tim Kemensos tersebut akan bertugas selama sepuluh hari untuk menyisir warga tidak mampu/pra-sejahtera yang belum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah.

"Mereka akan mendata by name by address calon KPM PKH yang memenuhi kriteria yang ditentukan," kata Agus dalam keterangannya, Minggu (7/9/2019).

Baca juga: 100.000 Botol Sabun Pesanan Jokowi Sudah Dikirim, Eli Lulus dari PKH

Agus menjelaskan, jumlah calon KPM yang akan dilakukan proses validasi sebanyak sebanyak 751 keluarga. Mereka saat ini berada di distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw.

Guna verifikasi dan validasi, calon KPM akan diminta membawa identitas yang dibutuhkan setelah sebelumnya diberikan pemberitahuan melalui Dinas Sosial setempat.

"Warga tidak mampu di Kabupaten Tambrauw merupakan calon KPM PKH Akses yaitu bantuan yang diberikan kepada warga tidak mampu karena kondisi geografis. Dengan dilaksanakannya validasi ini maka seluruh Kabupaten di Papua Barat sudah terjangkau PKH," tuturnya.

Mensos menyebutkan, dari 514 kab/kota, tersisa satu kabupaten di Papua Barat dan dua kabupaten di Papua yang belum tersentuh PKH. Terdapat 914 kabupaten yang termasuk PKH Akses dan baru satu dari kecamatan per kabupaten yang sudah melaksanakan PKH.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menambahkan, pihaknya juga akan melakukan verifikasi dan validasi di Kabupaten Puncak dan Nduga. Tercatat sebanyak 3.437 keluarga calon KPM di Distrik Ilaga Kabupaten Puncak dan sebanyak 294 keluarga berada di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

"Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif. Jika dalam validasi ditemukan ada unsur PKH maka mereka juga akan mendapatkan PKH. Unsur KPM PKH yang dimaksud adalah mereka mempunyai ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lansia," jelas Harry.

Harry menerangkan, tim yang diterjunkan ini terdiri dari enam orang dan diketuai Agustinus Sunarman Kepala Seksi Terminasi PKH.

Guna mempermudah pencairan diketiga daerah tersebut, Kemensos membuka peluang dilakukan pencairan secara offline dengan menggunakan mesin adc offline milik BNI dan Mandiri. Sementara itu BRI akan menggunakan Vsat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X