Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI Ingin Indonesia Belajar dari China dan India Soal Pengelolaan Data

Kompas.com - 23/09/2019, 14:08 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini, data menjadi sumber kekayaan yang harus dijaga baik-baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya bahkan sempat mengatakan, data merupakan kekayaan yang saat ini nilainya melampaui harga mintaj dunia.

Namun sayangnya, Indonesia masih belum memiliki pola yang pas dalam pengelolaan data.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Indonesia masih perlu belajar dari negara lain terkait pengelolaan data. Beberapa negara yang telah memiliki pengelolaan data yang baik adalah China dan India.

Di dua negara tersebut pelimpahan tugas pengelolaan data diberikan kepada stakeholder yang jelas, baik pemerintah maupun swasta.

Baca juga : Suka Bertransaksi Lewat Aplikasi Digital? Ini Tips Agar Data Pribadi Aman

"Saya mencari ke seluruh dunia, data di satu sisi diserahkan ke swasta, kepemilikan dan penggunaannya. Tapi ada sebagain data dibangun untuk publik untuk pemerintah pusat seperti India dan China," jelasnya dalam Fintech Summit and Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Sementara itu Perry menjelaskan, saat ini salah satu negara yang pengelolaan datanya paling pas untuk diadopsi oleh Indonesia adalah India.

Saat ini, pengelolaan data di Indonesia masih belum terintegrasi. Pengelolaan data masih terpusat di masing-masing institusi.

Padahal, dengan peningkatakan kualitas pengelolaan dan pemanfaaran data yang baik, dunia usaha pun bisa lebih inovatif. Namun perlu digarisbawahi, penggunaan dan pemanfaatan data harus atas izin dari pemilik data yang bersangkutan.

"Saat membangun data harus ada persetujuan dari konsumen dan digunakan oleh industri, tapi juga bisa data dihasilkan oleh swasta untuk inovasi," kata dia.

Di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pentingnya regulasi yang ketat dalam pengelolaan data.

"Tadinya hanya BPS yang memiliki izin untuk mengumpulkan data, tapi dengan adanya teknologi digital, setiap menit, data bisa terkumpul tanpa ada kesadaran dari orang yang memiliki data," ujar Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com